batampos.co.id – Di tengah rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, sedikit ada harapan dari pemerintah. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengusulkan adanya subsidi untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas III.

Seperti diketahui, saat ini besaran iuran BPJS Kesehatan kelas III sebesar Rp 25.500 per bulan. Kemudian Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres tarif baru BPJS Kesehatan.

Untuk kelas III naik menjadi Rp 42.000 per bulan atau naik Rp 19.500. Kemudian untuk kelas II naik menjadi Rp 110 ribu, dan kelas I naik jadi Rp 160 ribu.

Keputusan kenaikan tersebut memunculkan gelombang penolakan. Sampai akhirnya Menkes Terawan mengusulkan adanya subsidi iuran bagi peserta BPJS Kesehatan kelas

III mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU). Sehingga meskipun tarifnya naik, masyarakat tetap membayar Rp 25.500 per bulan. Sebab selisihnya disubsidi oleh negara.

Ditemui usai mengikuti penyerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jumat (8/11), Terawan masih irit komentar.

Dia mengatakan, akan menggelar sosialisasi ke sejumlah kementerian terkait gagasannya memberikan subsidi iuran BPJS Kesehatan kelas III itu.

“Lha, ini aku mau ke Mensesneg,” katanya. Terawan mengatakan, akan berkoordinasi terus lintas kementerian terkait tarif baru BPJS Kesehatan.

Terkait peluang adanya subsidi, dia menegaskan, masih ada peluang. Sebab belum ada keputusan ditolak atau diterima.

Dia tidak bersedia memperkirakan kapan keputusan subsidi iuran BPJS Kesehatan itu. Setelah berkoordinasi dengan Mensesneg, akan membahasnya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jangan kira-kira (kapan keputusan keluar, red). Soal anggaran nanti di Menkeu,” jelasnya.

Massa buruh dari beberapa serikat pekerja di Batam menggelar demontrasi di depan kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/10/2019). Mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terawan mengatakan, gagasan memberikan subsidi kepada peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas III semata untuk meringankan beban rakyat.

Dia mengatakan, pemerintah berkomitmen menyelesaikan polemik kenaikan tarif BPJS Kesehatan dengan solusi terbaik.

Sebelumnya, dalam rapat antara DPR RI dan Kemenkes, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komisi IX meminta pemerintah mencari solusi bagi peserta kelas III mandiri.

Terawan merespons permintaan tersebut dengan mengusulkan subsidi kepada Menko PMK Muhadjir Effendy sebesar Rp 3,9 triliun mencakup 19.914.743 peserta.

“Kami tinggal menindaklanjuti dari Menko PMK, Menteri Sosial, dan Menteri Keuangan,” kata Terawan.

Ketika mendapat subsidi, peserta kelas III mandiri tetap membayar Rp 25.500. Selisihnya Rp16.500 bersumber dari subsidi yang diusulkan Menkes kepada Kemenko PMK.

“Harapan saya usulan ini segera ditanggapi, tetap akan saya kejar. Saya akan kerja keras. Itu komitmen kami,” ucap Terawan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mengatakan keuangan negara mampu untuk memberikan subsidi itu. Apalagi jumlah peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas III hanya sekitar 19 juta orang.

“Cukai rokok naik. Itu setahun Rp 170 triliun,” katanya.

Dari cukai rokok saja, sudah bisa menutup defisit BPJS Kesehatan. Politikus PKB itu mengatakan secara teknis belum ada paparan skema subsidi akan diambil dari uang apa.

Kalaupun tidak jadi di-subsidi, dia mengatakan, peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas III itu dimasukkan saja sebagai PBI atau penerima bantuan iuran.

Perempuan yang akrab disapa Ninik itu tidak khawatir peserta kelas II dan I akan ikut minta disubsidi.

Sebab baginya peserta kelas II dan I itu orang mampu. Pemerintah sepertinya belum satu suara soal ide subsidi peserta mandiri kelas III ini.

Ditemui di sela-sela kunjungannya ke lima rumah sakit di Malang, Jawa Timur, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengisyaratkan, pemerintah tak bisa gegabah soal usulan tersebut.

Dia mengatakan, meski sudah menerima surat dari Menkes, tetap harus ada koordinasi antar menteri terkait.

“Karena kalau soal gitu, dana itu kan kaitannya dengan Menteri Keuangan. Jadi, nanti kita bicarakan dulu,” ujarnya.

Intinya, imbuh dia, belum ada kesepakatan dan ketetapan. Lebih jauh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menjelaskan, perlu perhitungan detail soal usulan subsidi ini. Harus cermat dan tidak boleh gegabah.

Karena menyangkut nasib orang dan jumlah dana yang harus disiapkan seandainya jadi ada subsidi.

Dari perhitungan kasar, jika ini dipenuhi, pemerintah butuh Rp 4 triliun per tahun. Angka yang sangat besar.

Apalagi ketika kondisi BPJS kesehatan masih defisit saat ini.

“Sekali lagi ini juga harus dibicarakan dengan kementerian. Gak bisa klaim sepihak,” tegasnya.

Lagipula, lanjut dia, pembahasan iuran ini harusnya berpegangan pada peraturan presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

“Kalaupun ada diskresi, tunggu dulu. Kita bicarakan lintas kementerian,” sambungnya.

Dirut BPJS, Fachmi Idris, menambahkan jika merujuk pada rapat gabungan sebelumnya, penolakan DPR terhadap kenaikan iuran pe­serta mandiri kelas III dilakukan secara bersyarat.

Maksudnya, akan persetujuan ketika syarat yang diajukan sudah dipenuhi.

“Syaratnya sampai cleansing data selesai. Dan kami laporkan selesai. Tinggal finalisasi nanti dirapat tingkat menteri,” paparnya.

Untuk subsidi perserta mandiri kelas III, lanjut dia, sebetulnya sudah diberikan melalui iuran PBI yang dibayar pemerintah.

Sebab, pada hitungan aktuaria, kenaikan harusnya mencapai Rp 110 ribuan. Sementara, saat ini pemerintah memutuskan Rp 42 ribu.

“(Usulan subsidi peserta mandiri, red) harus diputuskan dibahas tingkat menteri.
Nanti tunggu hasilnya,” ungkapnya ditemui dalam kesempatan yang sama.(wan/lin/mia/jpg)