batampos.co.id – Polemik transportasi online atau daring (dalam jaringan) di Kota Batam tak kunjung selesai. Padahal, di berbagai daerah di Indonesia, persoalan ini sudah banyak selesai karena sudah bergulir sejak lama.

Berangkat dari kondisi itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri, kembali duduk bersama dengan Asosiasi Driver Online (ADO) Kota Batam dan Provinsi untuk mencari solusi terbaik, Rabu (6/11/2019) lalu di Pacific Hotel, Jodoh.

Selama ini, salah satu yang mengganjal adalah lambannya penerbitan legalitas atau izin angkutan daring yang masuk kategori Angkutan Sewa Khusus (ASK) individu atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau yang di luar badan usaha.

Padahal, Peraturan Menteri (PM) 118 tahun 2018 sudah mengatur dengan jelas ASK individu dan UMKM itu.

”Kami telah mengikuti perkembangan di Batam. Kendala dikarenakan setiap daerah memilki karakteristik berbeda. Di beberapa daerah sudah berjalan baik, semoga di Batam juga begitu,” ujar Kasubdit Angkutan Perkotaan, Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Wahyu Hapsoro, pada pertemuan tersebut.

Kemenhub dan Dishub Provinsi Kepri mengadakan pertemuan bersama Asosiasi Driver Online (ADO) di Kota Batam, dan Provinsi di Hotel Pacifik, Rabu (6/11/2019) lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Ia berharap, aturan ini (PM 118/2018) menjadi solusi ideal jika dari dua sisi, pemerintah dan operator driver online berjalan dengan aturan yang ada.

”Proses hukum sudah mengacu pada PM 118, karena sudah diputuskan. PM 118 itu menggantikan PM 108 yang selama ini masih digunakan di daerah tertentu,” ujar Wahyu.

Ia menambahkan, sosialiasasi untuk penegakan hukum akan berakhir pada Desember ini. Kemudian pada Januari 2020 sudah mulai dilakukan penindakan hukum.

”Jika tidak diterapkan akan dikenakan sanksi,” jelasnya.

Ketua Umum ADO Kepri, Fanaya, menuturkan pihaknya berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, dalam hal ini Dishub Provinsi Kepri segera menerapkan PM 118 tahun 2018 dengan segera membuka pendaftaran bagi driver online di luar yang tergabung dengan badan usaha yang sudah ada.

Hal ini menyangkut dalam proses perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

”Agar bisa melindungi kami, sehingga para driver online bisa mencari nafkah dengan tenang dan saling menjaga dengan angkutan konvensional,” ujarnya.

Fanaya mengungkapkan, selama ini Dishub Provinsi Kepri tidak pernah melakukan sosialisasi PM 188/2018 yang mengakomodir driver online individu dan UMKM atau di luar badan usaha.

Kondisi ini membuat masih adanya benturan di lapangan. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada Ditlantas Polda Kepri, agar memberi para driver online ruang dan kesempatan supaya proses hukum legalisasi driver online secara perseorangan maupun UMKM bisa selesai sesuai agenda, yakni Januari 2020.

”Maka kami minta kebijakan dari pemerintah untuk bisa melindungi kami sepenuhnya,” pungkasnya.(zis)