batampos.co.id – DPRD Kota Batam mengkritisi sejumlah pos anggaran yang dinilai kurang tepat. Bahkan kemungkinan sejumlah kegi-atan yang tidak langsung menyentuh ke masyarakat akan dipangkas. Ini karena ada kemungkinan defisit anggaran sebesar Rp 40 miliar di 2020 mendatang.
“Memang sudah ada pembicaraan dengan tim Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa memang diprediksi akan defisit. Jadi, solusinya adalah pemangkasan kegiatan,” kata ketua Komisi III, Werton, di ruang kerjanya, Kamis (7/11/2019).
Werton mengatakan, ekonomi yang lesu menjadi penyebab defisitnya anggaran. Pendapatan daerah diprediksi juga akan jauh menurun.
“Kalau alasannya karena memang pendapatan akan menurun. Mungkin karena ekonomi lagi lesu,” ujarnya.
Ia berharap setiap OPD yang ada di Batam mengoptimalkan belanja. Termasuk lebih maksimal dalam menarik retribusi, pajak, dan pendapatan lainnya.
“Semua kantong-kantong PAD harus dimaksimalkan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Dan yang objek pajak atau retribusi harus terus ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, menambahkan, untuk menga-tasi defisit ini tidak ada cara lain selain menambah objek PAD. Dimana menurutnya masih banyak yang belum dikelola dengan maksimal.
“Misalnya parkir. Saat ini bisa saya katakan belum maksimal. Jadi, harus terus diting katkan. Saat ini masih ba-nyak jukir siluman yang bekerja untuk oknum tertentu dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada,”katanya.
Selain itu, ia berharap agar sejumlah kegiatan yang tidak langsung menyentuh ke masyarakat dievaluasi. Paling tidak anggarannya dipangkas untuk mengurangi defisit.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhamad Fadli, juga mengatakan untuk menambah pundi-pundi PAD ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pemko Batam. Salah satunya meng-ambil alih pengelolaan TPU Sei Temiang.
“Itu jelas uangnya. Setiap hari berapa orang yang meninggal. Menurut saya itu layak untuk diambil alih Pemko Batam,” katanya.
Selain itu, parkir yang sangat minim menyumbang PAD juga harus dioptimalkan. Menurutnya, saat ini banyak parkir siluman yang hanya menguntungkan orang tertentu.
Dalam pembahasan anggaran di sejumlah komisi, beberapa kepala OPD juga meng-akui bahwa pihaknya sudah berupaya memangkas sejumlah anggaran yang memang tidak perlu seperti perjalanan dinas.
“Karena keterbatasan anggaran sebenarnya jumlah perjalanan dinas kita juga sudah bekurang,” kata Firmansyah, kepala DPM PTSP, beberapa hari lalu. (ian)