batampos.co.id – DPRD Kota Batam meminta Pertamina dan Disperindag tegas terhadap pangkalan nakal sehingga menyebabkan kelangkaan gas di Sagulung dan Batuaji.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Mulia Rindo Purba, meminta agar izin pangkalan nakal dicabut.

“Gas melon atau gas tiga kilo itu peruntukannya untuk masyarakat kurang mampu. Bahkan di tabung itu tertulis untuk masyarakat miskin. Jadi sudah jelas peruntukannya untuk siapa,” katanya.

Ia menambahkan, pangkalan yang diberikan kewenangan untuk menjual gas tersebut dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 18 ribu juga harus benar-benar melayani masyarakat yang ada di sekitarnya.

Jika ada pangkalan yang bermain dan memperjual belikan kepada pedagang lain dengan harga yang lebih mahal, maka harus ada tindakan tegas dari pemerintah.

Tim dari Pertamina Cabang Kepri saat melakukan sidak pangkalan dan mendapati pembeli gas melon dalam jumlah banyak di wilayah Sagulung dan Batuaji, Jumat (8/11/2019) lalu. Foto: Galih Adi Saputro/batampos.co.id

“Menurut saya koordinasi Pertamina dan Disperindag sangat diperlukan,” ujarnya.

“Kalau memang ada pangkalan yang nakal, cabut saja surat izinnya. Menurut saya masih banyak kok warga lain yang ingin memiliki pangkalan gas,” katanya.

Sementara itu, Tombang, seorang warga Kavling baru mengaku masih sering kesulitan mendapatkan gas.

Tak jarang ia harus mencari gas di kios-kios kelontong, tentunya dengan harga yang lebih mahal.

“Sering kali harus mutar-mutar cari gas. Sangat susah memang dapatnya,” jelasnya.

“Minggu lalu saya sampai ke Simpang Barelang sana untuk membeli gas. Di sana ada harganya Rp 25 ribu satu tabung,” katanya.(ian)