batampos.co.id – Komisi I DPR menggelar rapat kerja (raker) perdana dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, Senin(11/11/2019).
Dalam rapat yang dimulai pukul 11.00 tersebut, Prabowo didampingi Wakil Menhan, Wahyu Sakti Trenggono.
Prabowo menyampaikan rumusan arah kebijakan pertahanan Indonesia ke depan. Disampaikan, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi.
Tidak boleh bergantung pada besaran anggaran. Indonesia, imbuh dia, harus menjadi negara kuat.
“Dengan biaya berapa pun Indonesia harus kuat. Jika tidak, kita akan diinjak-injak bangsa lain,” tegas Prabowo.
Pertahanan keamanan negara, tambah dia, harus menjadi prioritas utama sutau negara yang berdaulat dan mandiri.
Jika pertahanan tidak dapat kita jaga, maka kedaulatan sebagai negara akan hilang.
Dalam paparan di hadapan Komisi I DPR kemarin, Prabowo kembali mendengungkan filosofi Si Vis Pacem Para Ballum.
“Jika engkau menghendaki damai, bersiaplah untuk perang,” ujarnya.
Dia pun menjelaskan makna filosofi tersebut. Bahwa seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam pertahanan negara.
Bagaimana mewujudkannya? Prabowo lantas menyampaikan konsep pertahanan keamanan rakyat semesta (Hankamrata).
Doktrin Hamkamrata, papar dia, harus dihidupkan kembali. Pertahanan rakyat semesta dinilai ampuh menjaga kedaulatan bangsa.
“Pertahanan kita harus mendasarkan pada pertahanan rakyat semesta. Ini sesuai dengan filosofi dan sejarah bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
Dengan konsep tersebut, semua rakyat Indonesia akan terlibat dalam sistem pertahanan. Konsep tersebut dinilai sebagai doktrin Indonesia selama ini.
Setiap warga negara, jelas Prabowo, berhak dan wajib ikut bela negara. Dengan konsep tersebut, Prabowo menilai Indonesia menjadi negara yang kuat.
Mungkin saat ini, ujar dia, Indonesia belum mampu mengalahkan bangsa lain dari sisi kecanggihan teknologi pertahanan.
Namun dengan pertahanan rakyat semesta, Indonesia tidak mungkin bisa diduduki negara lain.
Karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara. Konsep itulah yang mendasari pemikiran dan penyelanggaraan gelar pertahanan negara ke depan.
“Kalau terpaksa sekali kita perang, yang kita gunakan adalah perang rakyat semesta. The concept of total people war,” tegas mantan Danjen Kopassus itu.
TNI akan tetap menjadi kekuatan komponen utama TNI. Namun ke depan, Kemenhan akan juga membentuk komponen cadangan serta komponen pendukung.
Komponen cadangan bisa berasal dari golongan terdidik. Mulai dari mahasiswa, mereka yang berpendidikan S3, S2, dan S1.
Adapun komponen pendukung, kata Prabowo, bisa berasal dari sektor petani, nelayan, swasta, akademisi, ormas, dan parpol.
“Ini menjadi komponen pendukung pertahanan Indonesia,” katanya.
Indonesia, lanjut Prabowo, tetap menganut pertahanan defensif. Bukan pertahanan ofensif.
Dengan konsep tersebut, Indonesia tidak akan mengganggu bangsa lain.
“Namun tidak akan membiarkan wilayah kita diganggu sejengkal pun,” tegasnya.
Selain sistem pertahanan, DPR juga menyampaikan sarana ke Menhan Prabowo. Anggota Komisi I DPR Lodewijk Freidrich Paulus, mengatakan, Kemenhan harus memberi perhatian lebih pada pasukan TNI yang sedang bertugas di daerah operasi dan wilayah terluar.
Khususnya yang tengah bertugas wilayah Papua. Disampaikan, kesejahteraan prajurit yang bertugas di wilayah tersebut harus ditingkatkan.
“Kami baru saja kembali dari Papua. Dengan medan tugas yang sulit, kesejahteraan mereka harus ditingkatkan,” imbuh Lodewijk.(mar)