batampos.co.id – Ribuan tenaga guru honorer bakal tidak mendapatkan gaji ke-13 tahun 2020 mendatang. Hal ini karena tidak ada usulan yang masuk ke Komisi IV DPRD Batam saat pembahasan APBD 2020 bersama Pemko Batam.

Padahal, pegawai honorer lain di Pemko Batam diusulkan bakal dapat gaji ke-13.
Menanggapi itu, para guru honorer yang mengabdi di beberapa satuan pendidikan di Batam mengaku kecewa.

Pasalnya, ada kesan ketidakadilan jika yang diberi gaji ke-13 hanya pegawai honorer bukan guru.

Widya, salah satu tenaga honorer guru, cukup kecewa jika benar dia dan ribuan rekan seprofesi lainnya tidak mendapatkan gaji ke-13 tahun depan.

”Kalau honorer lain dapat, tentu kami kecewa. Karena status masih sama. Ini bisa jadi kesenjangan sosial antara kami dan honorer lainnya,” ujar dia, Senin (11/11/2019).

Menurutnya, untuk beban kerja, guru mengemban tugas yang tidak mudah. Untuk itu, sudah sewajarnya guru juga mendapat perhatian dari pemerintah.

”Kalau yang lain dapat, harusnya kami juga. Toh kan tidak ada beda. Status masih sama-sama yaitu tenaga honorer,” ucapnya.

Untuk itu, ia sangat berharap ada keadilan antara guru dan tenaga honorer lainnya. Jika pemerintah mengusulkan untuk memberikan gaji ke-13 bagi tenaga honorer, harusnya semua dapat dan merata.

”Pas mendengar kami tidak dapat itu sudah pasti kecewa. Kok ada beda antara kami dan honorer lainnya,” paparnya.

Sejumlah guru honorer Pemko Batam berunjuk rasa terkait pengangkatan CPNS di depan kantor Wali Kota Batam, beberapa waktu lalu. Guru honorer berharap tahun depan bisa mendapat gaji ke-13 seperti pegawai honorer lainnya di Pemko Batam. Foto: Cecep Mulyana/batampos

“Mudah-mudahan ada informasi yang jelas terkait ini. Karena nanti pasti ribut kalau guru tidak dapat, sedangkan yang lain menerima,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Hendri Arulan, enggan mengomentari terkait informasi guru honorer yang tidak memperoleh gaji ke-13 seperti honorer lainnya.

”Saya tak bisa komentar. Cukup dari mereka (Komisi IV, red) saja. Nanti ribut pula,” kata Hendri saat dihubungi Batam Pos, kemarin.

Terpisah, Komisi IV DPRD Batam menghendaki agar pegawai honorer guru di lingkungan Pemko Batam mendapatkan gaji ke-13 tahun depan.

Karena sebagaimana diketahui, untuk tahun 2020 nanti semua tenaga honorer Pemko Batam bakal mendapatkan gaji ke-13. Namun disayangkan hal tersebut tidak berlaku untuk guru.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar tidak ada perbedaan tenaga honorer guru dengan honorer lainnya.

”Artinya memang perlu tangan dingin wali kota. Karena memang kalau dilihat dari jumlah guru honorer sangat banyak,” ujarnya.

“Tapi bagaimana pun itu tak bisa dijadikan dasar mereka tidak dianggarkan,” kata Aman lagi.

Disebutnya, peran dan tanggung jawab seorang guru dalam mendidik siswanya sangat luar biasa.

Bahkan, secara administrasi, seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dari honorer lainnya.

Dengan peran seperti inilah seharusnya seorang guru harus mendapat apresiasi yang lebih dari pemerintah diban-dingkan tenaga honorer lainnya.

”Ini kan justru terbalik,” sesal Aman.

Bahkan, sampai saat ini, gaji guru honorer juga masih menggunakan perhitungan yang lama.

Sementara, untuk gaji tenaga honorer selain guru, sudah menggunakan standar harga barang terbaru.

Dimana, lulusan SMA digaji Rp 2,95 juta. Untuk D3 Rp 3 juta dan S1/S2 digaji yakni Rp 3,15 juta.

”Ini sudah terbaru dan berlaku di semua dinas. Tapi untuk guru honorer masih yang lama. Makanya kemarin kami minta agar disesuaikan,” bebernya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Yunus, juga mempertanyakan kenapa pemerintah daerah, khususnya dinas terkait tidak menganggarkan gaji ke-13 bagi guru honorer.

Begitu juga dengan besaran gaji yang diterima guru honorer juga tidak sesuai dengan standar baru.

”Harusnya jangan pilih seper-ti ini. Bahkan untuk honorer di Disdik ada (dianggarkan), masak guru honornya tak dapat,” sesal Yunus.(yui/rng)