batampos.co.id – Hasil Rapat Dengar Pedapat (RDP) di DPRD Batam, Pemko Batam dan pedagang Pasar Induk, Jodoh, sepakat untuk membuka pagar pada lahan seluas 0,57 hektar yang berlokasi tepat di samping Pasar Induk Jodoh.
Pasalnya lahan tersebut belum dihibahkan BP Batam ke Pemko Batam.
“Faktanya, kemarin saya dipanggil ke Disperindag, dari mereka tetap meminta kami menempati pasar milik swasta yang digratiskan selama 6 bulan,” kata Pedagang Pasar Induk, Boni Ginting, Selasa (12/11/2019).
“Selanjutnya para pedagang akan dipungut biaya Rp 1 juta per bulan dan itu belum termasuk listrik, biaya pengamanan dan air,” jelasnya lagi.
Hal tersebut kata dia, telah menyalahi kesepakatan yang telah disepakati di DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu.
Sedangkan untuk lahan seluas 0,57 hektar yang diketahui milik BP Batam, saat ini masih terpagar dan telah dipancang beberapa kayu.
“Jelas Pemko Batam menyalahi aturan penyerobotan lahan, karena lahan tersebut bukanlah kewenangan dari Pemko Batam,” paparnya.
“Itu milik BP Batam. Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan ini,” tegasnya lagi.
Lokasi sementara tersebut nantinya diperuntukan para pedagang yang terdampak penggusuran, untuk kembali menjalani aktivitasnya hingga Pasar Induk Jodoh selesai di revitalisasi.
Pendamping pedagang Pasar Induk Jodoh, Agung, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tidak kooperatifnya Pemko Batam terhadap para pedagang yang terdampak penggusuran.
“Para pedagang ini jadinya tidak bisa berjualan sampai saat ini, karena kesepatan antara pedagang dan Pemko Batam tidak berjalan,” jelasnya.
Selain itu, kerugian para pedagang juga semakin besar apabila Pemko Batam dalam waktu dekat tidak membuka pagar tersebut.
“Jika tetap tidak ditanggapi, kami akan kembali melakukan demo dengan masa yang lebih banyak. Mulai dari pedagang, dan paguyuban,” jelasnya.(zis)