batampos.co.id – Lembaga Pengelola Dana Bergulir–Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memiliki target penyaluran dana bergulir 2019 Rp 1,5 triliun.
Namun hingga November dana yang baru tersalurkan masih Rp1,1 Triliun.
Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo, mengatakan, dana tersebut ditargetkan dapat disalurkan untuk seluruh provinsi di Indonesia.
Namun dari 34 provinsi, baru 17 provinsi yang dapat pinjaman dana bergulir. Sedangkan 17 provinsi lagi masih nol, termasuk Provinsi Kepri.
“Hingga November dana bergulir yang telah disalurkan masih Rp 1,1 triliun,” ujar Braman di tengah kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Dana Bergulir LPDB-KUMKM di Swissbel Hotel, Rabu (13/11/2019).
Dijelaskannya, sejak 2008 hingga 2019 pihaknya telah menyalurkan pinjaman atau pembiayaan Rp 9,46 triliun kepada 4.348 penerima dana bergulir di seluruh Indonesia.
Di Kepri sendiri, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir Rp 23,21 miliar.
Dengan rincian pembiayaan konvensional Rp 15,21 miliar dan pembiayaan syariah Rp 8 miliar.
“Dari total penyaluran dana bergulir di seluruh Indonesia, penyaluran ke Provinsi Kepri tergolong masih rendah,” jelasnya.
“Karena itu, LPDB terus menggenjot penyaluran ke kota industri ini, salah satunya melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait, ” ujar Bram.
Menurut dia, tujuan kegiatan sosialisasi dan Bimtek ini adalah sebagai upaya percepatan dan memperluas jangkauan penyaluran dana bergulir di seluruh Indonesia.
Upaya ini lanjutnya memerlukan kerjasama dengan berbagai lembaga pendukung seperti Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, Perusahaan Penjamin Kredit seperti Jamkrindo, Jamkrida dan Askrindo, BLUD Dana Bergulir, dan lembaga terkait lainnya.
Diakuinya, LPDB tidak dapat bekerja sendiri untuk meningkatkan penyaluran dana bergulir. Sehingga membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.
“Harapan terbesar sosialisasi dan Bimtek ini dapat membantu pelaku usaha koperasi dan UMKM dalam mengakses fasilitas dana bergulir LPDB-KUMKM,” paparnya.
“Terutama bagi mereka yang ingin mengakses fasilitas pinjaman/pembiayaan dengan bunga murah,” jelas Bram.
Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi catatan dan perhatian dari Dinas Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.
Serta mendukung para pelaku usaha potensial yang ada di wilayah binaannya terutama dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ekonomi nasional.
“Harapan ke depan, LPDB-KUMKM dapat lebih berkontribusi aktif dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.
Terutama kata dia, dalam mengurangi angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, mengatakan, UMKM adalah bagian yang sangat penting untuk perbaikan ekonomi.
Karena itu, keberadaanya harus lebih diperhatikan. Guna mempermudah pelaku Koperasi dan UKM dalam mengakses fasilitas pinjaman/pembiayaan, pihakna telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Koperasi dan UKM di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.
Termasuk PLUT dan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan hari ini, dan juga Lembaga Penjamin Kredit seperti, Jamkrindo dan Jamkrida.
“Melalui Permenkop Nomor 06 tahun 2019, persyaratan pengajuan pinjaman kepada LPDB-KUMKM semakin dipermudah,” katanya.
Sehingga diharapkan semakin banyak pelaku Koperasi dan UMKM yang dapat mengakses pinjaman kepada LPDB-KUMKM.
Ia juga berharap banyak manfaat dan informasi yang didapat bagi pengembangan usaha Koperasi dan UMKM di Kepri.
Dengan begitu para pelaku Koperasi dan UMKM dapat naik kelas dan meningkatkan daya saingnya.
Sementara itu Kadis PMPKUKM Kota Batam, Suleman Nababan, mengatakan, dalam sosialisasi tersebut ada 100 UMKM dan 20 koperasi yang turut serta.
Semoga bimbingan teknis dapat mempermudah UMKM dan koperasi untuk mendapat dana bergulir kedepannya.(she)