batampos.co.id – Pajak Parkir menjadi salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya masih sa-ngat minim. Dari Rp 13 miliar yang ditargetkan tahun ini, pajak parkir baru terealisasi Rp 8,02 miliar atau 61,7 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah, mengatakan rendahnya realisasi pajak parkir tidak lepas dari penerapan drop off /parkir gratis 15 menit. De-ngan adanya sistem ini, reali-sasi pajak parkir jadi berkurang.
”Drop off selama 15 menit dengan tarif nol rupiah menjadi faktor utama tidak tercapainya sektor ini,” katanya, Rabu (14/11).
Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Perda Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Kota Batam, Udin P Sihaloho, mengatakan pembahasan aturan drop off selama 15 menit sebenarnya sudah dilakukan antara pemerintah kota, DPRD dan pengelola parkir.
Aturan ini juga dibuat dalam satu pasal yang mewajibkan pengelola parkir untuk membebaskan pemilik kendaraan jika parkir sebelum waktu 15 menit.
”Pertanyaannya kenapa pada saat pembahasan tidak ada pengelola parkir yang keberatan atau minta ritme waktunya dikurangi. Kenapa setelah disepakati malah jadi penyebab alasan tidak mencapai target parkir,” sesal Udin.
Insiator pasal drop off itu juga menegaskan, jika beberapa daerah di Indonesia menerapkan aturan ini se-perti di Medan, Surabaya, Makassar, dan beberapa kota besar lainnya. Di Medan mi-salnya. Aturan drop off ditetapkan 5 menit dan beberapa daerah lainnya 7 menit.
”Daerah besar juga mene-rapkan aturan seperti ini. Hanya saja ritme waktunya lebih cepat dari kita di Batam,” ucap Udin.
Terkait rendahnya sektor pajak parkir, anggota Komisi II DPRD Batam itu menilai, seharusnya pemerintah bisa menggenjot dari sektor lain seperti retribusi parkir tepi jalan umum. Hanya saja retribusi ini juga tidak pernah tercapai.
”Artinya kalau mau ini dievaluasi tentu harus ada jaminan kedua sektor ini bisa tercapai,” tegas Udin. (rng)