batampos.co.id – Tumpukan uang yang besarnya lebih dari kasur diletakkan di aula Kejaksaan Agung (Kejagung) Jumat (15/11/2019).

Uang tersebut merupakan barang bukti yang dikembalikan terpidana korupsi Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim.

Jumlahnya mencapai Rp 477.359.539.000 yang merupakan kerugian negara dari kasus korupsi PLN.

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3318K/Pid/Sus/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Kokos dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perjanjian kerja sama PT PLN Batubara dan PT Tansri Madjid Energi (TME).

PT TME sendiri merupakan perusahaan yang dulu dipimpin Kokos sebagai direktur utama.
MA memerintahkan agar uang tersebut disetorkan ke kas negara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, terdapat banyak transaksi ganjil dari PT PLN kepada PT TME.

Perusahaan Kokos itu bekerja sama terkait izin pengadaan batubara untuk memenuhi kebutuhan pasokan PLN.

Jaksa Agung ST Burhanuddin (ketiga kiri) didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Warih Sadono (dua kiri) menunjukkan barang bukti uang terkait kasus korupsi PLN Batubara saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (15/11. Kejaksaan mengeksekusi barang bukti uang tunai sebesar Rp 477.359.539.000. Foto: Haritsah Almutdasir /Jawa Pos

Kokos dan Dirut PT PLN Batubara Khairil Wahyuni periode 2011-2012 mengatur nota kesepahaman atau MoU operasi pengusahaan batubara agar diberikan pada PT TME.

Di tengah jalan, PT TME justru tidak melakukan kajian teknis seperti yang disepakati. Batubara yang diperjualbelikan merupakan pasokan cadangan dan tidak sesuai spesifikasi.

“Banyak hal yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan seharusnya kepada PT TME tidak dilakukan pembayaran. Tapi, oleh PT PLN Batubara, dilakukan pembayaran sejumlah Rp 477 miliar,” jelas Burhanuddin.

Kokos sendiri ditangkap oleh tim tangkap buron (tabur) dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Senin (11/11/2019) dan langsung dijebloskan ke penjara.

Selain itu, setelah mendekam beberapa hari, Kokos lantas mengembalikan uang sejumlah kerugian negara tersebut tunai.

Dia dijatuhi hukuman pidana empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

“Dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti,” jelasnya.

“Uang tersebut telah disetor ke kas negara oleh jaksa eksekutor melalui sistem informasi PNBP online. Itu yang kami lakukan hari ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kokos divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 12 Juni 2019.

Padahal, mantan Dirut PT PLN Batubara Khairil Wahyuni tetap mendapat hukum penjara meskipun lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni dua tahun.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jakarta Selatan dan Kejati DKI Jakarta lantas mengajukan kasasi ke MA. Kasasi tersebut akhirnya dikabulkan MA Oktober lalu.(deb/jpg)