batampos.co.id – Selangkah lagi upah minimum kota dan kabupaten (UMK) 2020 di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan Gubernur Kepri, setelah Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) selesai membahas semua usulan yang masuk, Kamis (14/11/2019) lalu. Sedangkan usulan UMK Batam dikirim Wali Kota Batam, Jumat (15/11) kemarin.

Terkait hal itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Plt Gubernur Kepri Isdianto dalam menetapkan UMK Batam 2020, tidak keluar dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

PP tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi sebagai patokan kenaikan upah setiap tahunnya.

“Apindo komitmen sejak awal ya. Kita mendukung penerapan PP 78 Tahun 2015 untuk menjamin kepastian kenaikkan upah setiap tahunnya,” ujar Ketua Apindo Kepri, Rafki Rasyid, Jumat (15/11/2019).

“Jadi, perusahaan akan lebih tepat menghitung proyeksi ongkos produksi dari tahun ke tahun dengan kepastian persentase kenaikkan upah pekerja,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya nasib penentuan upah minimum kerja (UMK) Batam 2020 kepada Plt Gubernur Kepri.

“Kita lanjutkan ke gubernur. Inti surat itu bahwa isinya sesuai dengan berita acara rapat, yakni belum ketemu titiknya antara serikat pe­ker­ja dan pelaku usaha,” paparnya Jumat (15/11/2019).

“Namun, ang­ka UMK yang tertulis di surat yang kami kirim ke Gubernur Kepri sudah sesuai dengan formula yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan,” beber Amsakar lagi.

Para pekerja melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Batam beberapa waktu lalu. Apindo Kepri meminta agar penetapan UMK Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Foto: Cecep Mulyana/batampso.co.id

Amsakar menjelaskan, berdasarkan pertumbuhan eknomi dan inflasi nasional yang gabungannya mencapai 8,5 persen, maka besaran kenaikan upah di Batam untuk 2020 bagi pekerja nol tahun, menembus angka di Rp 4,1 juta.

“Persisnya Rp 4.130.297. Angka itu yang kita sampaikan ke Pak Gubernur. Sesuai PP 78,” tegasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudy Sayakirti, membenarkan usulan UMK Batam 2020 telah dikirim Jumat (15/11/2019) pagi melalui surat ke Gubernur Kepri. Ia berharap, usulan segera dibaca Gubernur Kepri.

“Sudah kami kirim tadi pagi, mudah-mudahan hari ini (kemarin, red) bisa sampai ke gubernur,” ujar Rudy kepada Batam Pos.

Dikatakannya, usulan UMK Kota Batam memang sedikit telat dibanding daerah lainnya. Meski begitu, ia yakin DPP akan cepat membahas dan memutuskan untuk segera disahkan gubernur.

“Biasanya satu minggu sudah keluar,” imbuhnya.

Rudy juga membenarkan besaran UMK Batam yang dikirim ke gubernur sesuai dengan PP 78.

“Usulan yang kami kirim sesuai PP 78, itu hasil rapat dewan pengupahan Kota Batam,” jelas Rudy.

Kendati baru dikirim kemarin, namun diperkirakan angka UMK Batam yang akan disahkan oleh Gubernur Kepri setelah dibahas DPP, tetap di angka Rp 4.130.297.

Rafki mengakui, UMK berdasarkan PP 78 itu untuk tahun ini bagi pengusaha di Batam cukup besar.

Apalagi kondisi perekonomian Batam yang belum membaik. Rafki pun khawatir ada perusahaan akan melakukan rasionalisasi agar tetap bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang berat ini.

“Kita coba memberi pengertian dan imbauan kepada perusahaan-perusahaan untuk tidak mengurangi tenaga kerjanya akibat kenaikan UMK yang lumayan besar tahun 2020 nanti,” ucapnya.

Apindo juga mengimbau agar perusahaan menjalankan UMK tersebut agar tidak melanggar hukum.

Jika ada perusahaan yang tidak sanggup membayar upah sebesar itu, bisa mengajukan penangguhan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam.(leo,she)