batampos.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin Kamis (15/11/2019) memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait penanganan terorisme dan radikalisme.

Hasilnya, ke depan penanganan terorisme dan radikalisme yang selama ini di bawah koordinasi Kemenko Polhukam langsung dikomando oleh wapres.

Menteri yang hadir dalam pertemuan tertutup itu adalah Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kemudian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Setelah pertemuan tersebut, para pejabat yang keluar lewat halaman depan Istana Wapres tidak mau memberikan komentar.

Hanya Tito Karnavian yang memberikan komentar. Itupun setelah dia dicegat sejumlah wartawan di pintu belakang Istana Wapres.

Dia menyampaikan, dalam petemuan itu Ma’ruf minta masukan sekaligus berdiskusi mengenai pembuatan grand design serta srategi yang lebih komperhensif dalam menghadapi masalah terorisme dan radikalisme.

Dalam pertemuan itu disepakati bahwa BNPT sebagai sentral utama dan koordiantor harian lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

’’Tapi di bawah komando atau koordinasi langsung wapres,’’ jelas mantan kapolri itu.

Tito menyebutkan, selama ini koordinasi penanganan aksi terorisme di bawah Kemenko Polhukam.

Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin. Foto: Jawa Pos

Tetapi ternyata dinilai belum komperhensif. Sebab melibatkan kemenag dan kemendikbud yang berada di bawah Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Karena penanganannya nanti lintas menteri koordinator, maka komando penanganan terorisme dan radikalisme di bawah wapres.

’’Pak Wapres saya kira lebih tepat. Yang ditunjuk oleh pak presiden,’’ katanya.

Tito menjelaskan, presiden lebih berfokus pada urusan ekonomi. Sementara urusan terorisme dan radikalisme lebih pas ditangani wapres yang sekaligus ulama besar.

Dalam pertemuan itu juga dibahas soal penanganan kasus terorisme. Mulai dari pencegahan hingga penindakan hukum.

Khusus untuk pencegahan saja, dikeroyok mulai dari BNPT, Kemenag, Kemendikbud, Kemendagri, sampai Kemensos. Kemudian untuk penindakan hukumnya juga ikut dibahas.

’’Apakah perlu penindakan hukum yang keras. Apakah perlu bagaimana menghadapi persoalan yang dari luar negeri,’’ urainya.

Khususnya bagi para WNI yang baru kembali dari negara-negara konflik. Sebelum pertemuan itu, Wapres Ma’ruf Amin memberikan keterangan soal program penanganan terorisme dan radikalisme.

’’Kita ingin penanganan radikalsime itu jadi arus utama program-program nasional kita,’’ katanya.

Dimana penanganannya dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir.
Sumber-sumber penyulut radikalisme ditangani secara tuntas.

Baik itu yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dia mengatakan WNI yang pulang dari kawasan konflik seperti Suriah dan lainnya kepalanya belum ada komitmen kebangsaan.

WNI seperti ini juga harus ditangani. Dia juga menyinggung penanganan radikalisme di sektor pendidikan.

Menurut Ma’ruf pencegahan radikalisme tidak hanya mulai dari SD. Tetapi sejak jenjang PAUD (pendidikan anak usia dini).

Sebab dia mengakui ada gejala radikalisme di taman kanak-kanak (TK). Misalnya anak ditunjukkan atau membawa poster tokoh-tokoh yang justru beraliran radikal.

Dia menyampaikan, ada yang mengenalkan tokoh-tokoh radikal tersebut di jenjang PAUD. Bahkan dalam foto tokoh tersebut, ada tokoh yang membawa senjata.

Kemudian Ma’ruf juga berpesan supaya narasi yang dibangun dari kalangan Islam untuk non Islam harus narasi yang menjaga kerukunan.

’’Jangan narasi konflik. Jangan narasi seperti orang berhadapan. Islam, kafir, terus dihadapkan gitu,’’ paparnya.

Menko Polhukam Mahfud MD mengakui, saat ini sudah ada pelebaran subjek pelaku teror.

Bukan hanya laki-laki dan orang dewasa yang ikut aksi, perempuan, anak-anak, remaja, dan pemuda juga sudah terseret menjadi aktor aksi teror. (syn/idr/wan/jpg)