batampos.co.id – Komisi III DPRD Karimun, belum lama ini melakukan kunjungan kerja dan monitoring bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukinan dan Kebersihan Karimun dan Dinas PUPR Karimun sebagai mitra kerja.
Kunjungan komisi III DPRD Karimun yang terdiri dari Sekretaris komisi R Rafiza dan anggota Sri Rezeki, Hasanuddin, Abdul Manaf dan Wiyono.
”Di sini kita melakukan peninjauan pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBD Karimun,” jelas Sekretaris Komisi III R Rafiza yang anak asli Durai, Jumat (15/11/2019).
“Dan sekaligus menampung berbagai keluhan masyarakat di kecamatan Durai,” katanya lagi.
Selain itu, warga berharap agar bantuan dari Pemerintah Pusat melalui program BSPS yang telah diusulkan agar dapat diterima.
Supaya bantuan tidak dialihkan keluar kecamatan Durai, serta jangan ada lagi berbenturan antara program pemerintah daerah dengan program dana desa (DD) dalam pembangunan infrastruktur fisik.
”Keluhan warga akan saya disampaikan kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan, tahun 2021 mendatang jalan di kecamatan Durai akan diaspal secara bertahap,” ucapnya.
Sementara itu Sri Rezeki, mengatakan, bahwa kecamatan Durai perlu digenjot pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, pelabuhan dan pertanian.
Sehingga, bisa mendongkrak ekonomi masyarakat nantinya ketika pembangunan insfrastruktur sudah jadi.
Terutama, bagaimana pelaku home industry bisa menjual hasil produknya di luar kecamatan Durai.
”Semua kita tampung apa yang disampaikan saudara kita di kecamatan Durai. Nanti, akan dibahas antar komisi maupun legislatif sendiri sesuai OPD yang membidangi,” ungkapnya.
Sedangkan, Camat Durai, Khaidir, berharap apa yang disampaikan warganya supaya bisa direalisasikan pada tahun 2020 mendatang.
Seperti minimnya inftrastruktur di kecamatan Durai, terutama pembangunan jalan, pelabuhan, pagar perkantoran sekolah, rumah ibadah yang sangat dibutuhkan.
Mengingat, ketika sore hari banyak hewan-hewan peliharaan warga yang masuk kepekarangan. Sehingga, merusak tanaman yang sudah ditaman.
”Harapannya, hasil kunjungan wakil rakyat bisa ada perubahan pada tahun depan,” tuturnya.(tri)