batampos.co.id – Roadshow tim Batam Pos ke sejumlah pengusaha di Batam satu pekan terakhir rata-rata harapannya sama. Semua masih menanti gebrakan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang kini menjabat sebagai kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Terutama dalam upaya memajukan perekonomian Batam.

”Rata-rata keluhannya sama. Mereka menanti gebrakan kepala BP yang juga Wali Kota Batam Rudi di semua sektor, terutama sektor ekonomi,” ujar Direktur Batam Pos, Guntur Macista Sunan, kemarin.

Dari sisi regulasi, rata-rata pengusaha mengharapkan adanya perubahan birokrasi yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Baik dalam hal pengurusan perizinan usaha, lahan dan turunannya, serta perizinan lainnya. Pengusaha mengharapkan, dengan dua badan satu kepala, maka tidak ada lagi keruwetan dalam pengurusan perizinan apapun.

Dari sektor properti dan otomotif, rata-rata pengembang mengharapkan adanya perbaikan perekonomian Batam, agar daya beli masyarakat terus meningkat. Saat ini, sejumlah pengembang menilai daya beli masyarakat sedang turun, sehingga laju penjualan properti maupun otomotif sedikit melambat. Apalagi ada beberapa regulasi baru di beberapa perbankan dalam kredit kepemilikan rumah (KPR) menyaratkan sistem daring yang kadang-kadang KPR tertunda karena terkendala di faktor gaji atau kemampuan bayar yang tertolak oleh sistem.

Mantan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, menilai yang paling dibutuhkan pengusaha maupun investor di Batam, memang kepastian hukum dan kemudahan semua bentuk perizinan. Termasuk meniadakan atau membantu menyelesaikan semua hambatan berusaha.

”Karena dengan kepastian hukum itulah, pengusaha bisa merencanakan bisnis dengan baik, termasuk menghitung potensi risiko yang akan mereka hadapi ke depannya,” ujar Lukita kepada Batam Pos, saat memenuhi undangan Yohanes Tarigan, yang menggelar kegiatan pengobatan gratis di empat lokasi di Baloi dan Sekupang, Sabtu (16/11).

Ia menyarankan pembenahan yang paling mendesak adalah kepastian hukum di semua sektor. Baik itu di pengurusan lahan, investasi, pemasukan barang, dan perizinan usaha lainnya.

”Saya yakin ekonomi Batam akan jauh lebih baik jika semua yang mejadi hambatan berusaha bisa diatasi. Termasuk jaminan kepastian hukum terhadap semua regulasi yang dibuat,” ujar Lukita.

Di tempat terpisah, kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pembenahan di berbagai sektor akan berjalan dalam kurun waktu hingga dua tahun mendatang. Baik soal kepastian hukum maupun perizinan.

Penyederhanaan perizinan yang akan dilakukan berbarengan dengan revisi peraturan presiden (Perpres) tentang tata ruang, pengembangan Batam sebagai logistic base, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), penyiapan pemenuhan kebutuhan air, dan pengembangan transportasi massal.

“BP Batam ditugaskan oleh Dewan Kawasan Batam agar memanfaatkan potensi ekonomi dari dinamika kondisi perdagangan internasional. Untuk itu, tahun ini kami menjalankan beberapa program kerja dalam rangka menjaga Batam tetap kondusif bagi investasi,” ujar Rudi, baru-baru ini.

Sejumlah warga sedang melakukan pengurusan dokumen perizinan di di Mal Pelayanan Publik | Cecep Mulyana/Batam Pos

Adapun perizinan yang akan dipangkas birokrasinya yakni perizinan lahan dan perizinan lalu lintas barang. Perizinan lahan akan dipangkas dari 11 perizinan menjadi hanya dua saja.

Sedangkan perizinan lahan nanti hanya tinggal perjanjian pemanfaatan lahan (PPL) dan surat keputusan pengalokasian lahan (SKPL). Sedangkan perizinan-perizinan sebelumnya akan dimuat dalam PPL.

Sedangkan mengenai perizinan lalu lintas barang, BP berencana akan memangkas jumlah perizinan dari 38 menjadi tiga perizinan saja.

Deputi III BP Batam, Sudirman Saad, mengatakan, dengan begitu, tidak ada lagi yang antre untuk meminta kuota.

”Kuota induk akan kita muat masuk dalam PTSP. Lalu pengusaha importir akan kita seleksi. Ada grade-nya nanti, dan juga ada yang blacklist. Sistem akan mengacak, dan kuota yang lolos akan sesuai dengan grade mereka. Tak ada antrean dan hubungan pribadi, atau ada yang dapat kuota banyak atau sedikit. Jadi, tak ada lagi potensi yang akan memperlambat kemajuan dunia usaha di Batam,” ungkapnya.

Untuk perizinan investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) versi terbaru, yakni OSS versi 1.1. Versi baru juga berlaku di Batam. Saat ini sistemnya tengah dalam masa uji coba terhitung sejak 11 November lalu.

Uji coba dilakukan oleh pengusaha dengan mengakses laman ujicoba.oss.go.id. Karena sifatnya uji coba, maka data yang di-submit ke OSS versi 1.1 ini tidak akan memengaruhi data pengusaha yang sebelumnya sudah terekam dalam OSS versi 1.0.
Selama masa uji coba ini, pelayanan perizinan melalui OSS yang lama tetap berjalan.

Perekonomian Membaik, Tapi Ekspor Menurun

Sementara itu, membaiknya pertumbuhan ekonomi Kepri belum membawa dampak bagus bagi pertumbuhan nilai ekspor Kepri. Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat total ekspor dari Januari hingga Oktober 2019 turun 2,74 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, perekonomian Kepri tumbuh dari 4,66 persen pada triwulan pertama 2019, lalu tumbuh menjadi 4,79 persen pada triwulan kedua, dan terakhir menjadi 4,89 persen pada triwulan ketiga tahuh ini.

”Nilai total ekspor hingga Oktober tahun ini sebanyak 10.292.805,62 miliar dolar Amerika. Turun 2,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dengan nilai 10.582.815,48 miliar dolar Amerika,” kata Rahmad Iswanto, kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Kepri, Sabtu (16/11).

Meskipun secara total ekspor menurun, tapi ekspor migas sebenarnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Ekspor migas naik 14 persen dari 3.163.809,27 miliar dolar Amerika pada Januari-Oktober 2018 menjadi 3.621.845,06 miliar dolar Amerika pada periode yang sama tahun ini.

”Sumbangan terbesar itu yakni dari ekspor gas alam sebanyak 3.184.364,54 miliar dolar Amerika,” paparnya.

Sedangkan nilai ekspor nonmigas justru menurun 10,08 persen. Penurunan ekspor migas inilah yang menyebabkan ekspor Kepri menurun. Ekspor nonmigas berkontribusi sebanyak 66 persen dari total ekspor Kepri.

”Ekspor nonmigas 2019 hingga Oktober baru mencapai 6.670.960,57 miliar dolar Amerika. Sedangkan pada tahun lalu dengan periode yang sama mencapai 7.419.006,21 miliar dolar Amerika,” ungkapnya.

Pelemahan terbesar memang terjadi pada ekspor nonmigas berupa ekspor hasil industri pengolahan di Kepri. Ekspor hasil industri terkontraksi sebanyak 11,01 persen dibanding 2018. ”Ekspor industri tahun ini sebesar 6.488.564,30 miliar dolar Amerika, dimana tahun lalu sebesar 7.291.131,39 miliar dolar Amerika,” ucapnya.

Faktor resesi Singapura juga mendorong penurunan ekspor. Seperti diketahui, Singapura merupakan mitra utama Kepri untuk ekspor produk olahan dari provinsi kepulauan ini.

”Kontribusinya sebesar 52 persen. Untuk tahun ini, ekspor ke Singapura sebesar 5.378,98 miliar dolar Amerika. Jika dibandingkan tahun lalu, ekspor turun 0,72 persen, dimana nilai ekspornya 5.417,96 miliar dolar Amerika,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan perekonomian Batam memang terpengaruh perekonomian Singapura.

Batam, katanya, harus lebih waspada ketika perekonomian global mengalami resesi seperti yang akan diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat ini.

”Batam lebih terkoneksi ke perekonomian global dan Singapura. Sebab produk olahan Batam diperuntukkan untuk pasar global. Jadi, ketika kemudian pasar global mengalami perlambatan maka perekonomian Batam akan terpengaruh,” paparnya.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengamankan perekonomian Batam adalah segera merealisasikan komitmen investasi yang sudah dibuat investor tahun lalu atau awal tahun ini.

”Jika masih ada izin-izin yang nyangkut sebaiknya dipermudah. Dengan terjadinya realisasi investasi yang besar, akan mencegah Batam jatuh ke dalam resesi juga,” ungkapnya. (*)