batampos.co.id – Rapat koordinasi nasional (Rakornas) PKS memunculkan sejumlah rekomendasi penting. Salah satunya terkait pilkada serentak 2020 yang digelar di 270 daerah. PKS membidik kemenangan tinggi pilkada tahun depan.
Target menang mencapai 60 persen atau setara dengan 162 daerah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Mustafa Kamal, menyampaikan, target tersebut cukup realistis.
Menurutnya, itu tidak terlepas dari tren kenaikan partai yang cukup signifikan di pemilu 2019.
Dari 8,4 juta suara di pemilu 2014 menjadi 11,4 juta suara pemilu 2019. Ada kenaikan tiga juta suara.
’’Kenaikan suara ini jadi modal besar kader di daerah,” kata Mustafa Kamal saat dihubungi Jawa Pos (grup Batam Pos), Minggu (17/11/2019).
Untuk mewujudkan target menang 60 persen, PKS terbuka bekerja sama dengan partai politik mana pun.
Koalisi di daerah lebih cair dibandingkan di tingkat nasional. Menurutnya, bisa saja partai-partai yang mengambil posisi berlawanan di tingkat nasional akan menjadi mitra koalisi di pilkada 2020.
’’Kondisi sangat cair,” imbuhnya.
Pilkada Solo, misalnya. PKS bisa saja berkoalisi dengan PDIP mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon wali kota (cawali).
Itu karena PKS mendukung anak muda yang punya kapasitas dan potensi untuk memimpin daerah.
’’Kader daerah punya aspirasi. Untuk Solo, tentu nanti secara spesifik dibicarakan dengan PKS Solo,” imbuhnya.
PKS, tambah Mustafa, juga mengajak partai lain untuk memainkan politik bermartabat di pilkada 2020.
Yaitu dengan menolak politik uang, penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan politisasi isu SARA. Ketiga faktor tersebut rentan menjadi sumber konflik.
Rakornas yang berlangsung Kamis-Sabtu lalu (14-16/11) itu juga meneguhkan PKS sebagai partai oposisi di luar pemerintah.
Mustafa menegaskan pihaknya akan terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah secara konsisten.
’’Kami ingin jadi oposisi yang solutif dan konstruktif,” tegas anggota DPR itu.
Sikap PKS tersebut menumbuhkan harapan adanya ruang check and balances di parlemen.
Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengapresiasi sikap tersebut. Dia mengingatkan sejumkah tantangan oposisi ke depan.
’’Kita tidak bisa beharap check and balances berjalan kuat karena komposisi partai di luar pemerintahan jauh,’’terangnya, kemarin.
Sebagai gambaran, total kekuatan semua partai pendukung pemerintah di parlemen mencapai 74 persen.
Termasuk di dalamnya Partai Gerindra yang baru memasukkan Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo ke dalam kabinet.
Sementara, gabungan kekuatan PKS, PAN, dan Partai Demokrat hanya menghasilkan 148 kursi DPR atau 26 persen.
Menurut Muslimin, pada prinsipnya DPR harus menjadi lembaga penyeimbang pemerintah.
Meskipun sebagian besar penghuninya adalah partai pendukung pemerintah. Para anggota DPR dihadapkan pada posisi serbasalah.
Di satu sisi, mereka mewakili konstituen yang menginginkan kontrol terhadap pemerintah.
Di sisi lain, mereka juga wakil partai yang secara organisasi mendukung pemerintah. Namun pada dasarnya, Indonesia memang tidak menganut sistem oposisi.
Sehingga seharusnya DPR secara organisasi bisa menjadi penyeimbang. Saat ini pun, dia mengaku tidak bisa memastikan bagaimana sesungguhnya sikap PAN dan Demokrat.
Selama ini, Demokrat misalnya, tetap memosisikan diri sebagai mitra pemerintah meskipun tidak berada di dalam.
Karena itu, konsistensi PKS menurut dia adalah satu poin positif bagi keseimbangan di parlemen.
Yang jelas, dia yakin sistem putusan kolektif kolegial masih bisa menguntungkan PKS maupun partai penyeimbang lainnya.(mar/byu/jpg)