batampos.co.id – Guna mendorong pengelolaan Batam serta memperkuat peran kelembagaan, Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan pertemuan bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (18/11/2019).

Dari rilis yang diterima batampos.co.id, pertemuan dihelat di Ruang Rapat Komite 1 DPD RI, Jakarta Pusat.

Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan pengelolaan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Menurutnya Batam sudah jauh lebih baik pasca pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

DPD RI lanjutnya akan meminta Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan permasalahan di Batam.

Seperti tingkat pengangguran yang masih tinggi, harmonisasi regulasi perizinan usaha, dan peningkatan infrastruktur untuk menunjang percepatan pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, menjelaskan sektor-sektor yang menjadi fokus pengembangan Batam beserta kebijakan dan strateginya kepada peserta rapat.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto (tengah) menjelaskan sektor-sektor yang menjadi fokus pengembangan Batam beserta kebijakan dan strateginya kepada peserta rapat. Foto: Dokumentasi BP Batam untuk batampos.co.id

Seperti manufaktur, jasa, logistik dan pariwisata akan menjadi fokus pengembangan Batam pada 2020 hingga 2024.

“Untuk mendukung keempat sektor tersebut, banyak hal yang harus kita perhatikan,” tuturnya.

“Beberapa di antaranya adalah peningkatan pelayanan IT di Batam, percepatan realisasi investasi, harmonisasi peraturan antarlembaga dan peningkatan infrastruktur logistik,” katanya lagi.

Menurutnya, dari misi dan kebijakan yang telah disusun tersebut pasti menimbulkan tantangan tersendiri.

Antara lain penguatan kapasitas kawasan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, penyiapan SDM yang berkualitas, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Purwiyanto menyatakan kesiapan BP Batam untuk mengembangkan SDM sebagai solusi dari tantangan yang timbul akibat kebijakan pengembangan Batam.

“Batam mempunyai kelebihan dari struktur Geografis. Sebagai contoh, demand pelabuhan di Batam sangat tinggi, namun tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni,” jelasnya.

“Jadi afirmasi dan anggaran Pemerintah yang kuat tidak dibarengi dengan SDM yang kuat. Untuk itu, memiliki pendidikan vokasi yang kredibel guna memperkuat produktifitas masyarakat Batam menjadi prioritas kami,” kata Purwiyanto.

Komite I DPD RI berencana akan melakukan kunjungan ke Batam pada senin (2/12/2019) hingga Rabu (4/12/2019) mendatang sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini.

Pada pertemuan tersebut hadir juga Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, serta beberapa Anggota Komite 1 DPD RI dan Kamar Dagang Industri (KADIN) Kota Batam.(*)