batampos.co.id – Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam memperketat aturan untuk pengurusan surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.

Hal ini bertujuan agar penyaluran BBM tepat sasaran. Kepala Diskan Batam, Husnaini mengatakan, ada beberapa peraturan yang berubah pasca adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pegawai Diskan.

”Jadi bukan membatasi jumlah penerima BBM bersubsidi ya. Kami hanya mengubah beberapa ketentuan sesuai dengan aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata dia, Senin ( 18/11/2019).

Salah satu aturan yang diubah yaitu pemberian rekomendasi BBM dari kelompok menjadi perorangan.

Hal ini agar penyaluran lebih tepat sasaran. Untuk itu, pihaknya melakukan verifikasi bagi usulan rekomendasi yang diusulkan masing-masing nelayan.

”Jadi ini yang lagi kami coba sosialisasikan kepada nelayan. Agar mereka paham dan mengerti,” jelasnya.

“Karena ada perubahan, wajar lah mereka bertanya. Itu yang kami coba tampung aspirasinya tadi di kantor,” kata dia lagi.

Husnaini menyebutkan, saat ini terdapat kurang lebih 15 ribu nelayan yang terdaftar di Diskan.

Sebanyak 3.000 di antaranya mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi dan berlaku selama tiga bulan.

Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam memperketat aturan pengurusan surat rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan. Hal ini bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id

”Dari jumlah itu, hingga kini baru 1.500 nelayan yang melakukan pengajuan ulang,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, untuk mendapatkan rekomendasi, ada tim teknis yang akan melakukan pendataan.

Nanti tim akan turun ke lapangan untuk memastikan kondisi nelayan. Termasuk, alat tangkap, jenis kapal hingga jarak tempuh, serta mereka harus mengantongi surat dari lurah, camat, dan penyuluh.

”Jadi berdasarkan inilah kami mengeluarkan surat rekomendasi BBM bagi nelayan,” imbuhnya.

Mengenai aspirasi nelayan ini, Husnaini akan menampung semua. Namun, pihaknya tetap mengacu pada Permen Kelautan dan Perikanan.

Seperti, usulan mereka yang meminta pengambilan minyak satu bulan sekali. Hal ini tidak bisa dikabulkan karena pertimbangan nanti terjadi penguapan dari tempat penyimpanan BBM tersebut.

”Makanya mereka diperbolehkan mengambil BBM seminggu sekali sesuai dengan yang tertera di surat rekomendasi yang kami keluarkan,” ucap Husnaini.

Setelah pertemuan dengan nelayan, pihaknya berharap ke depan akan ada komunikasi yang lebih baik dengan nelayan.

Jika ada kendala di lapangan, mereka bisa datang untuk berdiskusi, agar bisa mendapatkan solusi terbaik.

Sementara itu, Ketua Forum Nelayan KUB Mina Batam Madani, Muhammad bin Boyan mengatakan pihaknya keberatan dengan perubahan aturan dari kelompok menjadi perseorangan.

Selain itu, ia juga mengeluhkan masih kurangnya BBM yang diterima untuk melaut.

”Jadi kalau bisa ditambah BBM untuk nelayan. Jangan sampai nanti kami nak melaut tapi minyak habis, ambilnya pun tak bisa sebulan, harus seminggu,” sebutnya.

Selain itu, ia juga meminta adanya stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPN). Saat ini, baru ada satu SPN yaitu di Setokok, Galang.

”Kalau darat punya SPBU, kami juga minta ada SPN lah,” tutupnya.(yui)