batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam akan mengajukan kembali kebutuhan ratusan tenaga medis tahun 2020 mendatang.

Pengajuan tersebut diharapkan dapat disetujui dan dipekerjakan pada 2021 mendatang.
Kepala Dinkes Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menyebutkan, tambahan tenaga medis  sudah dianalisis dan diajukan tahun 2019 ini untuk 2020 mendatang.

Namun, karena bersamaan dengan agenda penerimaan CPNS, keinginan tersebut ditunda terlebih dahulu.

“Karena ada penerimaan PNS kami kira akan terpenuhi, kan yang kami ajukan sekitar 200-an itu,” ujarnya.

“Tapi ternyata hanya dapat kuota 40 saja (CPNS 2019), artinya masih kurang 150 lebih lagi,” kata dia lagi.

Menurut dia, alasan pihaknya tidak memaksakan kehendak untuk mengajukan tahun ini karena beberapa waktu lalu kuota masih belum diumumkan oleh pemerintah pusat.

Ia mengaku, pihaknya menghindari rekrutmen ganda baik oleh Pemko Batam maupun rekrutmen CPNS oleh pemerintah pusat.

“Takutnya PNS ada, sementara kami minta (honorer), jadinya overlapping, tapi ternyata tidak terpenuhi,” jelasnya.

Mahasiswa Trisakti fakultas Kedokteran memeriksa gigi siswa MTsN 1 Batambeberapa waktu lalu. Hingga saat ini Kota Batam masih kekurangan tenaga medis sekitar 150 orang. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

“Maka itu kami ajukan lagi di 2020 untuk 2021,” tambah dia.

Menurut Didi, pemenuhan kebutuhan medis perlu dilakukan. Apalagi, ada penambahan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Jika sebelumnya ada di Kampung Jabi, Nongsa dan Tanjunguncang, Batuaji, tahun depan akan beroperasi satu Puskesmas lagi di Mentarau, Sekupang.

“Kalau kita sih maunya nambah. Kalau ada 200 itu, puskesmas akan tenang, tidak kekurangan tenaga lagi,” ujarnya.

Ia mengaku, kini pihaknya terpaksa memberdayakan petugas yang sudah ada. Namun dalam hal ini, ia mengharapkan petugas medis diperhatikan tambahan kesejahteraannya.

Ini sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaannya dengan waktu dan tenaga yang lebih.

“Makanya kami usulkan tunjangan ditambah atau apa. Kata pak Wali Kota, di Indonesia yang dilakukan adalah empat orang tapi di Singapura satu orang untuk satu pekerjaan. Kami ingin lihat benar atau tidak ini mampu,” imbuhnya.

Dengan tenaga yang ada, lanjut dia, minimal layanan dasar kesehatan dapat dilakukan. Lambat laun, tenaga medis akan terus diusahakan untuk ditambah sehingga layanan semakin baik.

“Janji pak wali ke honorer yang ada (sedang mengabdi), selagi beliau jadi wali kota enggak akan diberhentikan, akan terus dipakai dan jadi ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” paparnya.(yui)