batampos.co.id – Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai bergulir. DPR siap melakukan pengawasan agar proses tersebut berjalan sesuai prosedur.

Fungsi pengawasan parlemen akan diterapkan dengan membentuk panitia kerja (panja).
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, pihaknya sepakat membentuk Panja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Itu sesuai dengan permintaan anggota saat menggelar rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, Senin (18/11/2019).

Panja ASN tersebut akan mengawasi jalannya proses seleksi CPNS dan membenahi persoalan pegawai honorer.

“Masalah ini dari dulu tidak selesai-selesai. Itulah mengapa DPR berinisiatif membentuk Panja ASN,” kata Ahmad Doli Kurnia kepada Jawa Pos (grup Batam Pos), Selasa (19/11/2019).

Menurutnya, ada beberapa hal yang urgen untuk diawasi dalam proses penerimaan CPNS. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ASN yang tidak sesuai dengan kompetensi lulusan.

Disampaikan, lebih dari 37 persen ASN saat ini tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Itu berdampak pada profesionalitas kinerja birokrasi.

“Pegawai yang tidak sesuai kompetensi ini berawal dari proses rekrutmen yang baik dan transparan,” papar Doli.

Para peserta tes CPNS saat melakukan daftar ulang jelang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di kantor UPT BKN Kepri di kantor Bersama Pemko Batam, akhir tahun lalu. DPR membentuk Panja perekrutan CPNS 2019. Foto: Cecep Mulyana/batam pos.co.id

Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo menambahkan Panja ASN mulai akan terbentuk pekan depan. Panja terdiri dari sekitar 20-25 anggota komisi II.

Itu merepresentasikan semua fraksi di komisi tersebut. Arif menyampaikan, dalam lingkup kerjanya nanti, panja tidak hanya fokus mempelototi proses rekrutmen CPNS.

Namun juga akan membahas persoalan tenaga honorer. Sebab berdasar Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN, tenaga honorer tidak masuk dalam kategori ASN.

Namun pegawai hanya terdiri dari PNS dan pegawai kategori dua (K2). Yaitu mereka yang memulai pengabdian setelah tahun 2005.

“Lalu kalau bukan pegawai, honorer ini masuk kategori apa ,” cetus Arif.

Politisi PDIP itu mengatakan hal itu terbilang janggal. Sebab tenaga honorer juga digaji dari APBN dan APBD.

Padahal jumlah tenaga honorer saat ini lebih dari 400 ribu orang di berbagai tempat. Baik di pemerintah pusat maupun di daerah.

“Persoalan ini harus diselesaikan. Agar tidak terjadi kerancuan,” tegasnya.

Menanggapi soal pembentukan panja ASN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana tidak ambil pusing.

Pihaknya mempersilahkan parlemen untuk membentuk panja.

“Itu kan kewenangan DPR RI,” terang Bima.

Karena, itu wewenang mereka sebagai lembaga legislatif untuk mengawasi. Di bagian lain, MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (19/11/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo mengaku mendengarkan sejumlah instruksi, termasuk terkait rekruitmen CPNS yang prosesnya tengah berjalan.

“Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS, sekarang dalam proses,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, sejumlah upaya untuk memperbaiki sistem CPNS sudah dilakukan tahun ini.

Misalnya dengan melibatkan berbagai lembaga dalam proses rekruitmen.(mar/han/far/jpg)