batampos.co.id– DPRD Provinsi Kepri meminta pemerintah pusat dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang saat ini telah masuk ke Prolegnas DPR RI.

RUU ini dianggap sangat penting terutama dalam hal mempercepat pembangunan dan daya saing daerah kepulauan seperti Provinsi Kep-ri yang luas lautnya mencapai 96 persen.

Wakil Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepri, Irwansyah, mengatakan, pihaknya, sudah sering menggesa pemerintah pusat dan DPR agar RUU ini segera disahkan.

RUU Kepulauan menyangkut keadilan bagi provinsi yang mempunyai luas lautan yang melebihi daratan.

“Tahun depan APBD Kepri cuma Rp 3,9 triliun, sementara target PAD kita hanya Rp 1,2 triliun,” jelasnya.

“Itupun Rp 1 triliun berasal dari kendaraan bermotor atau dari daratan. Sementara dari maritim belum maksimal sepenuhnya,” katanya lagi dalam FGD tentang Evaluasi dan Inventarisasi Prolegnas 2020-2024 yang digelar Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI bersama Universitas Batam (Uniba) di Uniba, Kamis (21/11/2019).

Menurutnya, selama ini daratan dijadikan dasar dalam pembagian dana perimbangan maupun dana alokasi khusus.

Maka akan sangat tidak adil bagi provinsi kepulauan yang memiliki rentang kendali wilayah yang cukup jauh dan dipisahkan dengan lautan.

Ketua PPUU DPD RI, Alirman Sori, bersama Anggota DPD RI dari Kepri, Ria Saptarika, Anggota DPRD Kepri, Irwansyah, dan Rektor Universitas Batam, Chablullah Wibisono, memberikan pemaparan pada acara FGD Evaluasi dan Inventarisasi Prolegnas 2020-2024 di kampus Uniba, Kamis (21/11/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Sehingga biaya transportasi cukup besar dan tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit dalam pembangunan.

Maka dari itu, lanjut Irwansyah, RUU ini menjadi solusi penyelesaian berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditemui di daerah kepulauan.

Regulasi atau peraturan perundang-undangan saat ini dianggap belum bisa memberikan solusi kepada daerah kepulauan atas masalah-masalah tersebut.

Sementara, Rektor Universitas Batam, Chablullah Wibisono, menyampaikan beberapa usulan rancangan regulasi tentang industri berbasis kelautan, industri berbasis agrobisnis dan perbankan syariah.

“Kemudian pembangunan SDM, pendirian BPRS dan pariwisata berbasis kelautan,” katanya.

Ketua PPUU DPD RI, Alirman Sori, mengatakan FGD ini dilakukan untuk meminta masukan dan gagasan mengenai RUU yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sehingga dalam perumusan RUU usul dari DPD RI benar-benar dibutuhkan dan membawa manfaat bagi daerah, terutama dalam percepatan pembangunan dan mensejahterakan di daerah.

Sementara itu, Plt Gubernur Kepri, Isdianto, juga berharap dukungan penuh dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk menggesa pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU.

Pengesahan itu akan membuat pembangunan di provinsi kepulauan akan semakin optimal.

“Kami butuh uluran tangan dan sentuhan dingin Bapak (Bambang Soesatyo) agar terus mengawal sehingga segera disahkan UU Daerah Kepulauan yang telah masuk prolegnas,” harap Isdianto saat menghadiri acara pelantikan Depidar SOKSI XXXII Provinsi Kepulauan Riau dan Pidato 4 Pilar Kebangsaan di Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (21/11/2019).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berusaha meyakinkan bahwa pembahasan RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam agenda dan akan dibahas di Komisi II DPR RI.

Dia yakin RUU ini dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama lagi.

Bambang juga menyadari bahwa Kepri yang memiliki daratan sangat terbatas, memang membutuhkan suport dan effort yang lebih dari Pemerintah Pusat.(rng)