batampos.co.id – Pasca keluarnya hasil putusan sidang DKPP yang memberhentikan kelima anggota KPU Batam, suasana di Kantor KPU Batam lengang.

Saat ini kelima komisioner masih menjalankan tugas di luar kota. Tidak ada aktivitas apapun di sana.

Anggota Komisioner KPU Provinsi Kepri, Agung mengatakan sudah menerima salinan terkait putusan sidang.

Hasilnya menyebutkan kelima anggota KPU Batam diberhentikan dari tugasnya, setelah kegagalan dan sembrawut di Pemilu April lalu.

“Iya benar. Hasilnya sudah kami terima. Nanti KPU RI yang akan memutuskan,” kata dia, Kamis (21/11/2019).

Berdasarkan surat putusan, DKPP meminta kelima komisioner provinsi untuk direhabilitasi.

Karena lanjutnya hasil pleno dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Pleno KPU Kota Batam beberapa waktu lalu. Seluruh komisioner KPU Kota Batam dikarenakan hasil pleno dinilai dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Foto: Dalil Harahap/ batampos.co.id

“Mereka meminta KPU RI melaksanakan hasil putusan ini dalam waktu satu minggu ke depan,” katanya.

“Karena hasil putusan ini sudah final dan tidak bisa digugat, maka kami hanya menunggu dari pusat saja,” jelasnya lagi.

Agung mengungkapkan mengenai pergantian sepenuhnya kewenangan pusat.

Jika kelima anggota diberhentikan, masih ada calon anggota lainnya yang beberapa waktu lalu sudah dinyatakan lolos tes.

“Kalau satu sampai lima berhenti, masih ada enam sampai sepuluh,” paparnya.

Karena lanjutnya yang mengikuti seleksi beberapa waktu lalu sekitar 40 orang.

“Jadi, nanti pusat yang menentukan. Mereka akan verifikasi lagi mana calon yang layak untuk dijadikan komisioner KPU Batam,” terangnya.

Sementara menunggu hasil dari pusat, pihaknya juga akan mengadakan rapat di tingkat provinsi untuk menindaklanjuti hasil putusan ini. Sebab, saat ini proses Pilkada sudah berjalan.

“Kami juga menunggu dari pusat. Nanti divisi apa yang akan ditugaskan di Batam, sambil menunggu hasil pergantian anggota baru,” tambahnya.

Kelima anggota KPU Batam yaitu, Syahrul Huda, Sudarmadi, Zaki Setiawan, M. Siddiq dan Mulyadi Evendi dilantik di Jakarta, 27 Juni 2018 lalu.

Setelah menjabat hampir 17 bulan, mereka harus mengakhiri masa jabatan lebih cepat sebelum periode berakhir 2023 mendatang.

Anggota KPU Batam, Sudarmadi mengatakan menerima hasil putusan ini.

Ia berharap Pilkada yang akan digelar tahun depan bisa berjalan lebih baik dari tahun ini.

“Ya itulah hasilnya. Kami menerima dan menunggu KPU RI untuk proses selanjutnya. Semua kan ada mekanismenya,” sebut dia.(yui)