batampos.co.id – Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Pengurus Kota Batam meminta klarifikasi atas Penyusunan susunan kepengurusan Perpani Kepri secara sepihak setelah Musyawarah Provinsi Perpani Kepri yang digelar pada 14 September 2019 di hotel CK, Tanjungpinang.
“Penyusunan susunan kepengurusan Perpani Kepri secara sepihak oleh Ketum terpilih yakni Abdul Razak tanpa melibatkan formatur yang dipilih saat Musprov, melanggar amanah musprov dan Anggaran rumah tangga Perpani,” ujar Ketua Perpani Kota Batam, Dede Herman, saat konferensi pers, Minggu (24/11/2019).
Dia mengatakan, Pengkot Perpani Batam dan Pengkab Karimun telah melayangkan surat mosi tidak percaya kepada PP Perpani untuk kepengurusan yang dibentuk sepihak itu.
“Ini direspon PP Perpani dengan permintaan klarifikasi kepada ketum terpilih dengan masa waktu 14 hari dan sampai hari ini belum pernah kami lihat bentuk klarifikasinya,” katanya.
Tidak hanya itu, Pengkot Perpani Batam dan Pengkab Karimun telah melayangkan surat permohonan pencabutan rekomendasi penerbitan SK Perpani Kepri yang diterbitkan KONI Kepri.
Alasannya karena formatur yang dipilih saat Musprov tidak pernah menandatangani dan mengetahui susunan kepengurusan yang dibuat sepihak dan tidak melibatkan Tim formatur.
Pihaknya juga menyayangkan sikap KONI Kepri, yang tidak menarik surat rekom yang telah diterbitkan dan malah mengeluarkan surat klarifikasi yang ditandatangani oleh Wakil 3 Sekretaris KONI Kepri.
Kata dia, nama wakil sekretaris 3 KONI Kepri masuk dalam susunan Kepengurusan Perpani Provinsi Kepri yang dipermasalahkan dan seolah KONI Kepri menjadi pihak penjawab permintaan klarifikasi yang diminta PP Perpani kepada ketua umum Perpani Kepri terpilih.
“Perpani Batam akan melayangkan surat protes kepada Ketua Umum KONI Kepri atas surat klarifikasi yang keluarkan KONI Kepri yang hanya ditandatangani oleh Wakil 3 Sekretarisnya,” ucapnya.
“Daftar absen yang dimakud hanya daftar hadir sekali untuk membicarakan secara umum rencana rapat rapat selanjutnya yang ternyata tidak ada dilaksanakan,” sambungnya.
Ia juga meminta KONI Kepri mengusut dan menyelidiki kelengkapan persyaratan dokumen Surat Berita Acara Penyusunan Susunan Kepengurusan yang dijadikan lampiran permohonan saudara Abdul Razak untuk mendapatkan Rekom KONI Kepri.
Karena formatur terpilih dalam Musprov tidak pernah menandatanganinya dan jika ada dugaan pemalsuan tandatangan akan diproses secara perdata dan pidana.
“Meminta Pengurus inti KONI Kepri segera mencabut surat Rekom KONI Kepri atas susunan kepengurusan Perpani Kepri yang menyalahi aturan organisasi Perpani,” tambahnya.
Pihaknya berharap, KONI Kepri juga tak sembarangan mengeluarkan rekom tanpa melihat kelengkapan berkas pemohon yang dalam hal ini pemohon adalah pengurus Perpani Kepri yang dipermasalahkan dan juga menjabat sebagai pengurus KONI Kepri.
“Ini bertujuan agar ada pembenahan juga buat KONI ke depan agar berhati-hati dengan mengeluarkan rekom untuk penerbitan SK dari Pengurus Pusat Cabor,” paparnya.