batampos.co.id – Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim, menyebutkan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksi di 2020 sebagian besar bersumber dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB).
Pajak ini dinilai masih bisa dimaksimalkan, mengingat mulai membaiknya Izin Peralihan Hak yang ada di BP Batam.
”Sebelumnya, persoalannya kan ada di sini. Namun, seka-rang bisa dimaksimalkan mengingat hubungan kerja BP Batam dan Pemko Batam sudah satu pimpinan,” kata Ruslan di Batam Center, Kamis (28/11/2019).
Politikus Golkar itu juga memberikan apresiasi kepada Komisi II DPRD Batam yang telah bekerja maksimal dalam mendorong penggenjotan target PAD.
Hal ini juga tak lepas dari kerja keras mit-ra kerja dinas penghasil yakni Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam yang telah berupaya dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah Kota Batam.
”Makanya tahun depan, kita bisa targetkan APBD Batam sebesar Rp 3,01 triliun dan untuk PAD ada peningkatan sebesar Rp 96,6 miliar,” tuturnya.
Ruslan yang juga ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam itu menyebutkan, selain menggenjot di sektor pajak BPHTB, pihaknya juga berusaha memaksimalkan dari setor pajak lainnya.
Seperti pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan. Salah satunya, dengan menambah jumlah alat perekam transaksi elektronik atau lebih dikenal dengan tapping box.
”Dari 1.500 alat yang kita rencanakan, saat ini kan baru ada 500 alat (tapping box). Oleh sebab itulah, untuk mengejar target yang besar kita harapkan penambahan tapping box ini bisa dimaksimalkan,” bebernya.
Selain itu, ada inovasi yang telah dilakukan BP2RD yaitu tapping box tidak hanya dipasang di wajib pajak.
Akan tetapi saat ini sudah mobile phone sehingga lebih mudah diakses dan pelaporannya lebih transparan.
”Terobosan seperti ini kita harapkan bisa diperbanyak. Sehingga target yang besar ini bisa tercapai,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah, menyebutkan Pemko Batam menargetkan 1.500 alat perekam trasaksi online di tahun 2020.
Alat perekam transaksi daring ini nantinya akan dipasang di sejumlah wajib pajak di Kota Batam, seperti hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir.
”Kita minta maksimal menuju 1.500 tapping box,” kata Raja.
Diakuinya, pemasangan tapping box ini nantinya akan menyesuaikan dengan teknologi yang baru.
Selain itu, penerapan sistem berbasis daring ini juga didukung aplikasi yang disiapkan Bank Riau Kepulauan yang setuju menuntaskan hingga 1.500 aplikasi.
”Masih program bank Riau Kepri,” kata Raja.
Hadirnya tapping box akan mempermudah pengawasan dan tentu akan bermuara pada upaya penekanan potensi kehilangan PAD.
Menurutnya, pembayaran jenis pajak yang dipasang tapping box ini menerapakan sistem self assesment.
Sehingga, semua transaksi yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, akan terekam secara transparan.
”Yang dibayarkan sesuai dengan yang tercatat. Data lebih akurat lagi,” terangnya.(rng)