batampos.co.id – Keberadaan tabung elpiji subsidi kemasan 3 kilogram (kg) atau gas melon, kerap sulit dijumpai dalam beberapa waktu terakhir.

Namun, pihak Pertamina dan agen yang menyalurkan gas tersebut mengklaim pasokan aman.

Kelangkaan terjadi disinyalir karena adanya permainan tingkat pangkalan ke bawah. Termasuk, indikasi adanya pembeli yang memborong gas melon dalam jumlah banyak.

Salah satu yang paling mencolok adalah penggunaan elpiji 3 kg itu oleh penjual makanan, baik itu di rumah makan maupun oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memborong lebih dari satu tabung per hari.

Penelusuran Batam Pos di lapangan, satu rumah makan ataupun pelaku UKM, mininal menghabiskan dua sampai tiga tabung gas per hari.

Gas bersubsidi yang dipergunakan untuk kepentingan usaha ini diambil dari pangkalan resmi terdekat atau relasi mereka.

Ada yang menerapkan sistem keliling pangkalan, ada juga yang memborong dalam satu pangkalan.

Untuk yang memborong di pangkalan yang sama, pembeli membayar di atas Rp 18 ribu per tabung atau di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 18 ribu per tabung.

”Kalau beli sampai tiga tabung, sudah tahu orang pangkalan untuk usaha itu, makanya dikasih harga Rp 20 ribu per tabung,” kata Harry, penjual ayam penyet di pinggir Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, Kamis (28/11/2019).

“Saya sendiri tak keberatan, yang penting stok gas aman,” paparnya.

Dugaan ini dibenarkan pihak agen elpiji 3 kg. Agen yang mengklaim tak ada masalah dengan stok dan pasokan gas, juga mencurigai ada permainan di tingkat pangkalan sehingga pasokan gas terkesan langka.

”Stok tidak ada masalah selama ini. Kelangkaan terjadi bisa jadi karena meningkatnya pelaku UKM,” ujar Istiqomah, perwakilan PT Dian Kerosene Pratama, salah satu agen gas di Sagulung, beberapa waktu lalu.

Kata dia, satu Kepala Keluarga (KK) yang biasanya pakai satu gas. Namun karena harus berjualan gorengan, buat kue dan lain sebagainya gas melon yang digunakan bisa dua sampai tiga tabung.

Seorang warga membeli gas LPG 3 kilogram pada kegatan operasi pasar yang diadakan Pertamina dan Disperindag di Sagulung. Kelangkaan gas 3 kg disebabkan banyak pedagang memborong gas bersubsidi tersebut. Foto: Eja/batampos.co.id

“Ini juga jadi persoalan sebab stok yang kami beri sesuai dengan data (warga) yang ada saat pengajuan izin (pangkalan),” jelasnya.

Pihak pangkalan sendiri tak menampik adanya indikasi tersebut. Penjualan ke warga atau pelaku UMK dilakukan karena permintaan gas dari masyarakat tidak menentu.

Saat pasokan gas aman, permintaan gas justru menurun sehingga menumpuk hingga jadwal pengantaran berikutnya belum habis.

Ini yang membuat pangkalan akhirnya melayani pembelian meskipun lebih dari satu tabung.

”Apalagi kalau mereka mau Rp 20 ribu per tabung, ya dilayani saja karena secara bisnis tentu lebih baik,” ujar Anton, pemilik salah satu pangkalan di Batuaji.

“Gas juga cepat habis. Bagaimana pun kami pangkalan ini butuh keuntungan juga. Keuntungan ini ya dalam setiap pengantaran gas harus habis,” kata dia lagi.

Peluang permainan pihak pangkalan seperti ini juga dipertahankan saat pasokan gas berkurang.

Pembelian di atas HET tetap diutamakan, sekalipun mengorbankan masyarakat sekitarnya.

Inilah yang terjadi belakangan ini sehingga ada pihak-pihak tertentu yang menjual hingga Rp 30 ribu per tabung.

Ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari instansi pemerintah terkait. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, sebelumnya mengakui adanya indikasi kecurangan tersebut dan saat ini sudah rutin melakukan pengawasan dengan melibatkan pihak kepolisian.

PT Pertamina MOR I untuk wilayah Sumbagut memastikan, pasokan elpiji 3 kg dari agen ke pangkalan tidak ada pengurangan untuk wilayah Batam.

Unit Communication Manager MOR I Pertamina, Roby Hervindo, mengatakan, penyaluran disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat.

”Yang kita jamin ketersedian elpiji 3 kg di pangkalan resmi, bukan di pengecer,” paparnya.

Seorang karyawan PT Pertamina menurunkan gas 3 kilogram di salah satu pangkalan di Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

“Ketika mendapatkan informasi adanya kelangkaan, akan kita cek di wilayah mana yang terjadi kelangkaan dan kita bisa penuhi. Sedangkan di kalangan pengecer, ini kita tak bisa jamin,” kata Roby lagi.

Roby menjelaskan, Pertamina menjalanan program satu desa satu pangkalan. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah perihal pemetaan wilayah yang belum terjangkau.

Kemudian, memberikan rekomendasi pangkalan yang kemungkinan bisa didirikan di wilayah tersebut.

”Kita banyak usulan dari pemda siapa saja yang berhak mendirikan pangkalan. Tetapi Pertamina juga melakukan sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.

“Intinya, keterwakilan dari satu wilayah. Misalnya, Batam sudah padat, dan tidak bisa lagi menambah pangkalan, jika mau di daerah yang pinggiran,” jelasnya lagi.

Ia menyebutkan, beberapa modus pengecer mendapatkan stok elpiji 3 kg yakni membeli langsung dari beberapa pangkalan, atau bisa juga kerja sama dengan oknum agen atau pangkalan.

Namun, Pertamina tidak berwenang mengawasi atau menindak pengecer.

”Kami tidak ada ikatan kerja sama dengan pengecer. Pengawasan atau penindakan pengecer, itu ranah pemda dan aparat,” sebutnya.

Terkait pasokan dari agen dikurangi ke pangkalan, ia menjelaskan terkadang pangkalan salah persepsi.

Analoginya, kuota untuk Batam rata-rata 12 ribu tabung per tahun. Namun, jumlah itu tidak dibagi seribu tabung per bulannya, tapi disalurkan berdasarkan pola kosumsi masyarakat yang naik turun.

”Seperti bulan puasa dan Lebaran, maka kita salurkan di atas rata-rata normalnya karena pola konsumsi tinggi,” paparnya.

“Lalu setelah itu, kita normalkan kembali tingkat konsumsinya. Hal ini yang dikira oleh pangkalan adanya pengurangan,” katanya lagi.

Pihaknya juga menyatakan untuk distribusi elpiji 3 kg hingga akhir tahun ini mencukupi.
Menjelang Natal dan Tahun Baru ini akan ditambah sekitar 10 persen sebab tingkat konsumsi akan meningkat.

”Kuota hingga akhir tahun ini mencukupi, kita akan tambahkan sekitar 10 persen lagi. Penyesuaian dengan pola konsumsi masyarakat,” pungkasnya.(eja/zis)