batampos.co.id – Setelah keputusan Pemerintah Pusat terkait masa depan Kota Batam diteken Presiden Joko Widodo, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, maka Kota Batam akan bertolak menjadi salah satu Kota Industri modern.
Ketua Perhimpunan Alumni Jerman, Olfriady Letunggamu, mengatakan, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka diharapkan wali kota Batam sebagai Ex-officio Kepala BP Batam, bisa dengan cepat merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi kepada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
“Ini adalah momentum dari pak wali kota, dengan dilantiknya beliau sebagai Kepala BP Batam, harapannya beliau bisa dengan cepat merencanakan, dan melaksanakan pembangunan Kota Batam yang tentunya berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Kota Batam,” katanya, Sabtu (30/11/2019).
“Ini penting, jangan sampai investasi digelontorkan, tapi yang kerja juga bukan rakyat Kota Batam,” jelasnya lagi.
Ia mengaku jika banyak investor yang berencana berinvestasi di Kota Batam. Akan tetapi takut dengan kondisi perpolitikan yang tidak menentu.
Bakal Calon wakil wali kota Batam itu yakin, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, akan bekerja dengan baik dan profesional seiring dengan telah dilantik sebagai Kepala BP Batam, sehingga tidak lagi akan ada masalah dualisme kewenangan.
“Kepala BP Batam sekarang dijabat ex-officio wali kota Batam, jadi dua instansi yang tadinya memiliki kewenangan beririsan, sekarang dipimpin oleh orang yang sama,” paparnya.
“Jadi, permasalahan dualisme bisa segera di atasi. Saya yakin Pak Rudi bisa mengatasi itu semua secara baik dan profesional,” ujarnya lagi.
Osco menjelaskan, banyak pihaknya yang berkomunikasi dengannya dan menyampaikan keinginan untuk berinvestasi di Kota Batam.
“Saya bantu mereka dengan menjelaskan bahwa keadaan sudah semakin baik saat ini dan Kota Batam 100 persen layak untuk berinvestasi,” jelas Osco.
Sementara itu, Robby Ferliansyah, Wakil Ketua Komisi Tetap Kamar Dagang dan Industri Republik Indonesia (Kadin RI), menyampaikan, pembangunan Kota Batam akan semakin baik apabila pemimpinnya memahami apa yang telah direncanakan terkait dengan visi Kota Batam menunju Kota Industri modern.
“Dewan KPBPB sudah menyetujui dua Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Batam, yang satu terkait dengan Aero Technic, satu lagi Digital Park,” tuturnya.
Menurutnya, jika pemimpinnya bukan orang engineering atau tidak paham dunia digital, bisa-bisa apa yang dipikirkan sang pemimpin berbeda dengan anak buahnya.
“Artinya Kota Batam sudah seharusnya dipimpin oleh orang yang visioner, anak muda yang mengerti engineering dan dunia digital. Almarhum pak Habibie waktu menjadi Kepala Badan Otorita Batam juga ketika berusia 40 tahun. Tapi penerusnya lebih senior,” kata dia.
Pengembangan Kota Batam lanjutnya tidak terlepas dari peran Presiden Soeharto yang ketika itu memprioritaskan pembangunan ekonomi yang tidak hanya bidang pertanian, akan tetapi juga bidang Industri.
Batam yang tadinya hanya sebuah desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Pulau Buluh, jauh dari fasilitas, sarana, prasarana, dan infrastruktur yang baik, diubah oleh Presiden Soeharto menjadi sebuah Kota yang modern.
Pembangunan Kota Batam dimulai oleh Presiden Soeharto dengan memerintahkan Direktur Utama PT Pertamina, yang juga menjabat sebagai Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi, Ibnu Sutowo, menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pada periode tahun 1971-1976.
Kemudian pada 1976-1978 dilanjutkan oleh JB Sumarlin yang juga menjabat sebagai Menteri Urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pada era inilah Pulau Batam ditetapkan menjadi Kawasan Berikat, dan memberikan banyak kewenangan kepada Badan Otorita, termasuk urusan pelabuhan, serta pengalihan sumber pendanaan dimana tadinya dibiayai oleh Pertamina, kini dibiayai langsung dari APBN.
Setelah era tersebut, BJ. Habibie memimpin Badan Otorita dimana beliau juga menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, pada tahun 1978-1998.
Ini seiring dengan cita-cita Presiden Soeharto untuk mengubah Pulau Batam menjadi kawasan industri modern berteknologi tinggi.
Pada era inilah Batam melaju sangat pesat, bukan hanya berubah menjadi Kotamadya, akan tetapi mengubah arah pembangunan Batam menjadi menjadi Proyek Nasional yang memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional.(*/esa)