batampos.co.id – Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto, ingin kualitas manusia di Kepri meningkat. Hal itu ia kemukakan kala membuka pertemuan advokasi dalam rangka draf model pembangunan kependudukan terpadu lintas sektor, untuk mewujudkan SDM berkualitas.
Acara ini ditaja oleh Perwakilan BKKBN Kepulauan Riau (Kepri). Bertempat di Hotel BCC, Batam, Isdianto ingin acara ini menghasilkan masukan sinergis antarlembaga apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan SDM Kepri berkualitas.
“Acara ini harus menghasilkan masukan lintas sektor, solusi terbaik untuk memba-ngun SDM Kepri,” ujar Isdianto, Kamis (28/11) seusai acara.
“Jika Kepri ingin maju, kualitas ini yang harus dikedepankan. Jadi, kegiatan ini harus ada unsur yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” sambungnya.
Isdianto mengapresiasi kegiatan ini, sebagai usaha mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kepri.
Pasalnya, kependudukan yang tidak terkendali akan berpengaruh pada tingkat kelahiran dan kualitas manusia. Kerja sama lintas sektoral sangat diperlukan dalam pembangunan kependudukan.
”Sebagai pemerintah daerah, Pemprov Kepri sangat sadar bahwa jumlah penduduk harus dikendalikan,” jelasnya.
“Kalau tidak dikendalikan sesuai kemampuan daerah, maka akan banyak dampaknya, salah satunya pada perenonomian dan kualitas SDM,” ujarnya lagi.
Menurutnya upaya pertumbuhan penduduk ideal dapat diwujudkan apabila ditunjang dengan Program Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Reproduksi (KR), dan Pembangunan Keluarga, serta adanya strategi Advokasi.
”Model strategi advokasi inilah yang sedang disusun oleh BKKBN Perwakilan Kepri. Saya apresiasi penuh sehingga bisa menjadi solusi dalam pengendalian kependudukan di Kepri,” tambah Isdianto.
Adapun Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Medi Heryanto mengatakan, setuju dengan Plt Gubernur bahwa perlu sinergi antarlembaga untuk menyukseskan pembangunan manusia di Kepri.
“Tugas membangun manusia bukan cuma tugas BKKBN tapi lintas sektor. Semua pihak perlu terlibat,” ujar Medi.
Garis besar pembangunan kependudukan sendiri ialah bidang kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas pendidik, data dan informasi penduduk, serta penyerasian kebijakan kependudukan.
Pertemuan itu diikuti oleh peserta dari berbagai lembaga se-Kepri. Ada dosen, OPD KB pemerintah kabupaten/kota dan BNN dan lainnya.(ptt)