Rabu, 26 Januari 2022

Perubahan Iklim Bisa Susutkan Wilayah Negara-Negara Kepulauan di Pasifik

spot_img

batampos.co.id – Perubahan iklim menjadi perhatian dunia internasional. Salah satu dampaknya adalah dapat membuat wilayah negara-negara kepulauan kecil di kawasan Pasifik berkurang lantaran kenaikan air laut.

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong saat menyatakan kesiapan Indonesia dalam diplomasi penanggulangan perubahan iklim pada Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-25 di Madrid, Spanyol. Kesiapan Indonesia ini ditandai dengan kesiapan secara materi untuk debat pada hard diplomacy dan kesiapan Paviliun Indonesia sebagai soft diplomacy.

“Sampai hari ini kami hampir siap semua. Baik yang berupa substansi negosiasi, maupun soft diplomacy khususnya lewat Paviliun Indonesia. Kami punya negosiator hampir 40-70 orang yang terbagi dalam 13 tematik negosiasi yg akan kita perjuangkan di COP 25,” ujar Alue, Ahad (1/12/2019) dalam siaran pers Kementerian LHK.

Alue menekankan, pelaksanaan COP 25 ini merupakan saat-saat menjelang implementasi Paris Agreement pada 1 Januari 2020. Istilahnya Time for Actions. Salah satu aspek yang paling krusial adalah tentang artikel 6 dalam paris agreement. Artikel 6 mencakup sarana-sarana implementasi Paris Agreement melalui mekanisme market/pasar dan nonmarket/non pasar.

Wamen LHK Alue Dohong (tengah) saat memberikan keterangan kepada media. (Humas KLHK)

“Mekanisme pasar ini bisanya yang paling hangat negosiasinya karena kegunaan mekanisme pasar dalam mencapai Paris Agreement sangat dinamis,” ungkap Wamen Alue.

“Ada negara-negara yang sepakat tapi ada juga ada yang tidak sepakat. Kami berharap COP 25 ini ada kejelasan terkait mekanisme itu,” imbuhnya.

Dijelaskan Alue, Artikel 6 Perjanjian Paris bertujuan mempromosikan pendekatan terpadu, holistik dan seimbang. Yang akan membantu pemerintah sebuah negara dalam mengimplementasikan National Determination Contribution (NDC) mereka melalui kerja sama internasional sukarela.

Mekanisme kerja sama ini jika dirancang dengan baik, lanjut Alue, akan memudahkan pencapaian target pengurangan dan meningkatkan akan semakin meningkat ambisi sebuah negara dalam pengurangan emisi karbon. Secara khusus, Artikel 6 juga dapat membentuk landasan kebijakan untuk sistem perdagangan emisi, yang dapat membantu mengarah pada harga global untuk karbon.

Dia menegaskan, upaya penanggulangan perubahan iklim harus segera diimplementasikan karena menyangkut risiko yang akan dialami oleh beberapa negara terutama small island countries atau negara-negara kepulauan kecil di Pasifik.

“Yang paling berisiko small island countries yang rentan berkurang wilayahnya karena terjadi kenaikan muka air laut akibat adanya perubahan iklim,” jelas Alue.

Indonesia, tambah dia, juga merupakan negara kepulauan dengan 13 ribu lebih pulau kecil. Karena itu Indonesia juga akan ikut fokus terhadap penanggulangan perubahan iklim. Karena bisa jadi pulau-pulau di Indonesia akan banyak mengalami masalah akibat peningkatan suhu global yang mengakibatkan muka air laut kita naik.

“Artinya kami akan dukung upaya small island countries untuk sama-sama berjuang menekan kenaikan suhu 1,5 derajat agar bisa dicapai bersama,” tandas Alue.

Pada soft diplomacy ini sejumlah tokoh dunia dijadwalkan menjadi pembicara pada Paviliun Indonesia. Di antara yang sudah dipastikan adalah Al Gore, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat yang bersama panel antar pemerintah untuk perubahan iklim pernah dianugerahi nobel perdamaian.

Selain Al Gore, tokoh dunia lain yang akan hadir adalah Profesor Nicholas Stern seorang ekonom penulis buku ‘The Economics of Climate Change’ yang menjadi kitab rujukan global dalam memperhitungan dampak perubahan iklim dalam paradigma ekonomi. Ada juga Profesor Jeffrey Sachs, ekonom Amerika Serikat yang memiliki banyak pemikiran tentang pengentasan kemiskinan. (luk)

Berita Terkait

spot_img

Update