batampos.co.id – Berkas pengurusan e-KTP semakin menumpuk di kecamatan. Penyebabnya blangko masih kosong.
Hampir semua kecamatan menghadapi persoalan yang sama, pengurusan e-KTP terus bertambah, sementara proses pencetakan terhambat karena kekosongan blangko tadi.
Kecamatan Seibeduk misalnya, ada sekitar 3.800 berkas pengurusan e-KTP yang menumpuk di kantor camat. Pasalnya, blangko e-KTP kosong sejak Maret lalu.
”Masyarakat yang membutuhkan terpaksa harus dikeluarkan suket (surat keterangan pengurusan e-KTP). Rata-rata puluhan suket yang dikeluarkan per harinya,” ujar Sekcam Seibeduk, Delferi, Senin (2/12/2019).
Begitu juga dengan Kecamatan Sagulung, kekosongan blangko masih menjadi peng-hambat pengurusan e-KTP masyarakat.
Ada seribuan berkas yang menumpuk di kantor camat karena kekosongan blangko tersebut.
Masyarakat yang terdesak dengan e-KTP terpaksa menggunakan suket, sebab fisik e-KTP tak kunjung dicetak.
”Blangko sering habis. Sekali datang langsung habis, padahal berkas yang menumpuk terus bertambah setiap hari. Kalau memang terdesak ya kami berikan suket dulu,” ujar Camat Sagulung, Reza Khadafi.
Berkas e-KTP yang menumpuk di Kecamatan Batuaji mencapai 6.946. Penumpukan berkas tersebut tak hanya pengurusan baru tahun ini, tapi juga sisa berkas yang belum jadi sejak 2018 lalu karena persoalan yang sama.
Kekosongan blangko yang terjadi berlaru-larut ini jadi keluhan serius masyarakat yang belum memiliki e-KTP.
Mereka yang sudah merekam namun belum dicetak, resah menanti fisik e-KTP mereka. Berbulan-bulan bahkan tahunan belum ada kepastian e-KTP mereka rampung.
Imbasnya banyak masyarakat yang harus menguras waktu dan tenaga untuk bolak balik ke kantor camat.
Tidak itu saja, dampak yang paling dirasakan adalah sulitnya mengurus administrasi sebagai warga negara.
Pengurusan perbankan ataupun surat lamaran kerja jadi terhambat, sebab mengutamakan fisik e-KTP ketimbang suket.
”Untuk urusan tertentu saja yang bisa pakai suket. Kalau surat lamaran kerja jangan harap bisa diterima, karena syarat utama adalah mengantongi e-KTP,” keluh Sarah, warga Kaveling Baru, Sagulung.
“Ini yang jadi masalah. Mau sampai kapan menganggur hanya karena e-KTP tak kunjung tercetak,” kata dia lagi.
Sebelumnya di Kecamatan Bengkong dan Batuampar ada 3.000 berkas e-KTP sudah direkam. Namun, untuk pencetakannya belum jelas kapan, karena masih menunggu pasokan blangko dari pusat.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam, Said Khaidar, mengatakan, persoalan ketersediaan blangko memang belum terselesaikan.
Menurutnya masing-masing kecamatan sudah memiliki daftar tumpukan berkas e-KTP yang belum tercetak.
Angka tersebut sudah disampaikan ke pusat. Namun, untuk mendapatkan blangko harus menunggu, karena semua daerah mengalami hal yang sama.
”Bukan hanya di Batam. Persoalan ini menyeluruh. Kami sudah ajukan penambahan blangko beberapa kali dalam tahun ini. Namun, itu tergantung pusat,” ujarnya.
Ia mengakui banyak masya-rakat yang sudah menunggu bentuk fisik e-KTP yang mereka ajukan. Ia meminta masyarakat bersabar.
”Menteri kan baru, kami berharap persoalan ini ada solusinya. Beberapa waktu lalu Pak Menteri juga sudah mengecek kenapa blangko ini tidak cukup,” jelasnya.
“Kita tunggu saja kebijakan terbaru yang bisa menyelesaikan tumpukan blangko ini,” imbuhnya.
Untuk solusi sementara, pihaknya masih mengeluarkan surat keterangan (Suket) sebagai pengganti e-KTP.
Menurutnya penggunaan suket bisa dalam berbagai urusan. Untuk itu, masyarakat diminta untuk tidak khawatir.
”Suket masih lancar sampai saat ini. Warga yang butuh bisa memintanya di masing-masing kecamatan,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Sekupang, Muhammad Arman, beberapa waktu lalu mengatakan tidak ada gangguan pelayanan e-KTP meskipun blangko tidak ada. Warga tetap datang merekam dan diberikan suket jika dibutuhkan.
”Blangko itu kan dari pusat. Jadi yang bisa kami hanya pelayanan. Untuk pencetakan nanti kalau sudah ada blangko pasti disegerakan,” tutupnya.(yui/eja)