batampos.co.id – Rombongan anggota DPRD Batam yang tergabung dalam Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengunjungi Pulau Janda Berhias dan Pulau Seraya, Selasa (3/12/2019) pagi.

Ketua Bapemperda DPRD Batam, Jeffry Simanjuntak, terkejut saat mengetahui adanya aktivitas reklamasi di kedua pulau tersebut. Pulau Janda Berhias sudah direklamasi dan menjadi satu dengan Pulau Seraya.

“Padahal laporan awal dari Pemko Batam dan BP Batam sesuai dengan Perpres 87, dan terhadap ketentuan RTRW, kedua pulau tersebut seharusnya tidak menyatu dan tak diperbolehkan ada aktivitas reklamasi,” katanya.

Politisi PKB tersebut menjelaskan, berdasarkan gambar yang diberikan struktur ruang dan struktur pola ruang, Pulau Seraya itu peruntukkannya adalah pemukiman.

Namun faktanya di sana sudah ada kegiatan reklamasi dan diperuntukkannya untuk industri, bukan pemukiman.

“Bahkan ada empat sampai lima pulau yang awalnya terpisah, saat ini jadi tergabung karena aktivitas reklamasi yang menyatukan pulau-pulau itu,” ujarnya.

Kondisi Pulau Janda Berhias setelah dilakukan reklamasi. DPRD Kota Batam menyatakan peruntukan Pulau Janda Berhias sudah meleceng dari peruntukan awal. Foto: Galih/batampos.co.id

Hal itulah yang menjadi tanda tanya besar Bapemperda. Saat ini lanjutnya DPRD Batam ingin mengikuti aturan yang ada, mengikuti gambar yang diberikan ke Bapemperda.

“Kalau di gambar peta RTRW itu ternyata ada perubahan di faktanya, itu sudah jelas melanggar peruntukan awalnya,” jelasnya.

“Ini tak mudah, apalagi izin yang kami lihat itu semua reklamasi di Janda Berhias dan Pulau Seraya itu dikeluarkan oleh Pemko Batam. Sedangkan yang mengalokasikannya adalah BP Batam,” tegasnya.

Tak hanya itu saja, mengenai luasannya kedua pulau itu tidak sesuai. Kata Jefri, saat ini setelah di reklamasi luas Pulau Janda Berhias dan sekitarnya mencapai 400 hektare.

Padahal lanjutnya di dalam aturan, untuk Pulau Janda Berhias luasnya lebih kurang 151 49 hektare ditambah menjadi 60 hektare dan 42 hektar lagi.

“Ada 64 hektare untuk hutan produksi konservasi (HPK). Pulau Seraya yang 16 hektare itu harusnya diperuntukkan pemukiman, ternyata sudah dilakukan reklamasi,” katanya.

“Bahkan yang harusnya ada hutannya, saat ini gundul dan yang tampak hamparan daratan timbunan hasil reklamasi,” jelasnya.

“Apalagi ternyata reklamasi itu tidak ada dalam Perpres 87 dan skema RTRW yang akan direklamasi,” terang Jeffry lagi.

Jeffry yakin terkait reklamasi Janda Berhias dan Pulau Seraya terdapat permainan tingkat tinggi .

“Wali kota Batam dan BP Batam harus mengetahui ketidakberesan ini,” tegasnya.

Pihaknya meminta agar Pulau Janda Berhias dan Pulau Seraya dikembalikan fungsinya seperti semula.

“Pemerintah tak boleh memberikan izin pada hal tersebut. Ini sama dengan pemalsuan dan pembohongan publik,” ujarnya.

Menurut data yang didapat DPRD Batam, di Pulau Janda Berhias yang sudah bersertifikat itu baru ada dua sertifikat. Sedangkan PL yang dikeluarkan BP Batam itu ada tiga PL.(gas)