batampos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menyoroti penerapan Free Trade Zone (FTZ) di Kepri. Penerapan FTZ terpisah pada tiga daerah, Batam, Bintan, dan Karimun dinilai hanya akan memperkuat celah penyelundupan.
”Kami setuju FTZ semuanya (Kepri). Kalau sedikit, sebetulnya justru memperbanyak penyelundupan,” kata Asisten I Pemprov Kepri, Raja Ariza, dalam rapat bersama Komite IV DPD RI di Kota Batam, Kepri, Selasa (3/12/2019).
Untuk itu, kata Raja Ariza, pihaknya mendorong DPD RI agar memperjuangkan keinginan tersebut di tingkat pusat. Sebab, menurutnya, sekarang FTZ tanpa garis batas yang jelas. Ia menilai, dengan penerapan FTZ di seluruh Kepri, maka pengawasan arus barang bisa lebih mudah, sehingga potensi penyelundupan semakin mi-nim.
”Pengawasan dari laut saja,” kata dia.
Di tempat yang sama, anggota DPD RI, Haripinto Tanuwijaya, juga sepakat dengan pemberlakuan FTZ menyeluruh di Kepri.
”Bagus juga, kalau sepotong-sepotong repot,” kata senator asal dapil Kepri ini.Haripinto mengatakan, akan memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah itu untuk diterapkan oleh pemerintah pusat. Selain demi mempermudah pengawasan lalu lintas barang dan meminimalkan penyelundupan, penerapan FTZ menyeluruh di Kepri juga dapat memeratakan pertumbuhan ekonomi.
Apalagi, sambungnya, pene-rapan FTZ dipercaya mampu menggairahkan investasi daerah, karena FTZ memberikan banyak kemudahan berinvestasi.
”Bila selama ini investasi masih terpusat di Batam, Bintan dan Karimun, maka penerapan FTZ di seluruh Kepri diharapkan dapat menularkan semangat investasi di ke semua daerah di Kepri,” tuturnya. (*)