batampos.co.id – Ketua Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam, Jeffry Simanjuntak, menyatakan banyaknya permasalahan terkait sengketa lahan di Batam serta pengalokasian lahan yang tidak tranparan di Batam, dipicu oleh ulah Direktur Lahan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Permasalahan yang timbul itu kata dia adalah permasalahan peruntukkan lahan. Menurutnya peruntukan-peruntukan lahan yang sudah dilakukan BP Batam selama ini sebagai PL atau hak pengelolaan lahan (HPL), banyak yang tidak sesuai.

“Apalagi terkait lahan, selalu jadi rahasia BP Batam yang tak pernah terpublikasi. Ada hutan yang masuk ke dalam wilayah DPCLS, ada hutan yang sudah dibangun tapi tidak DPCLS,” katanya, Jumat (6/12/2019).

Kata dia, pihaknya pernah mengundang Direktur Lahan BP Batam, Imam Bachroni dalam proses pembahasan Ranperda RTRW 2018-2038, tapi tak pernah hadir.

“Hanya diwakilkan direktur perencanaan saja. Padahal permasalahan lahan di Batam merupakan salah satu pointer dalam pembahasan RTRW, wajar kalau kami curiga ada yang tidak beres,” ujarnya.

Rancangan tata ruang wilayah Kota Batam yang disangkutkan menjadi ranperda, lanjutnya, yang harus disahkan di tahun 2019.

“Apabila tahun ini Ranperda RTRW tak disahkan, maka kita akan masuk ke dalam rapat nol kembali,” ujarnya.

Pemko Batam sendiri lanjutanya, akan mengusulkan atau mengulang kembali dengan program RTRW tahun 2020-2040 dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Kita harus lihat lagi, yang tadinya permasalahan lahan, yang masih dalam SK Menhut Nomor 76, itu lebih kurang seluas 1.600 hektare lebih yang bermasalah,” jelasnya.

“Makanya muncullah SK Nomor 272 pelepasan DPCLS yang sebesar 330 hektare. Sedangkan yang 1.300 hektare lagi, masuk ke dalam SK Menhut Nomor 76 yang harus disahkan oleh DPR RI atas usulan kementerian,” terangnya lagi.

Jeffry berharap, Perda itu bisa menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Salah satunya karena RTRW yang dimiliki Batam ini adalah 1 dibanding 25 ribu. Kalau di Perpres Nomor 81 itu ukurannya 1 dibanding 50 ribu.

Lahan yang hendak dijadikan kaveling di kawasan Bumi Perkemahan Punggur, masuk dalam kawasan hutan lindung. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id

“Kalau RDTR yang kita akan masuk ke dalam tahun 2020 pembahasannya, itu masuk ke wilayah yang ukurannya 1 dibanding 5 ribu, lebih besar lagi cakupannya,” ujarnya.

Permasalahan lainnya kata Jefry mengenai buffer zone. Jefrry ingin peta yang ada dalam RTRW jadi satu. Yakni peta yang sudah diharmonisasikan dalam harmonisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2011.

Sehingga tidak ada lagi yang namanya Peta BP Batam Perpres, tak ada lagi yang namanya peta RTRW Pemko Batam.

“Ini sudah hampir selesai dan tuntas pembahasannya di kementerian yakni antara BP Batam dengan Pemko Batam,” jelasnya.

Bagaimana terhadap pengalokasian lahan yang sudah terlanjur? Kata Jefry, pihaknya belum dapat membahas hal tersebut.

“Contohnya buffer zone yang sudah melalui Perpres 87 tersebut luasannya 50 meter jalannya. Permasalahan ini muncul karena ada buffer zone ataupun jalan yang sudah diperuntukkan lebar dengan 50 meter,” teranngya.

Tetapi dengan kebijakan BP batam, buffer zone tersebut, lanjutnya, dikecilkan hanya menjadi 20 meter saja. Sisanya yang 30 meter itulah yang diperjualbelikan.

“Banyak kami temukan, itu yang kami minta penjelasannya bagaimana penyelesaiannya,” kata dia.

Pihaknya ingin mengetahui dengan peta skala 1 dibanding 25 ribu itu sudah seperti apa kondisi Kota Batam.

“Kami ingin tahu juga pengalokasian-pengalokasian lahan yang sudah diberikan melalui beberapa titik terhadap DPCLS,” jelasnya.

“Kami ingin lihat 1.300 hektare lahan itu mana ada, itu yang akan kami tanyakan ke BP Batam, khususnya ke Direktur Lahan BP Batam,” tegas Jeffry lagi.

Ia ingin masalah pengalokasian lahan di Batam oleh BP Batam dilakukan transparan, tidak disembunyikan.

“BP Batam tak boleh lagi tertutup, diam atau menganggap ini Batam akan menjadikan rahasia dengan hak pengelolaan lahan mereka,” tuturnya.

“Kami dengan tegas Bapemperda DPRD Batam meminta wali kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam memerintahkan Direktur Lahan BP Batam untuk menghadiri pembahasan Ranperda RTRW agar bisa membeberkan kejanggalan, bisa memaparkan ke kami secara jelas, transparan dan gamblang, apa yang terjadi terhadap hak pengelolaan lahan di Batam,” pintanya.

Jeffry berharap jika memang Direktur BP Batam tidak layak atau tak mampu mengelola dan mengurusi lahan di Batam, bisa jadi pertimbangan wali kota Batam selaku ex officio Kepala BP Batam untuk mengganti Direktur Lahan BP Batam yang lebih cakap dalam bekerja dan transparan.

“Jangan Direktur Lahan BP Batam menganggap dirinya seolah raja di Batam yang sesuka-sukanya memainkan hak pengelolaan lahan di Batam,” katanya.

“Apa yang sudah mereka sembunyikan. Kalau memang bersalah dalam pengelolaan lahan dan pengalokasiannya, bisa kita sama-sama carikan jalan keluarnya,” ujarnya lagi.

“Jangan sampai Walikota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam tersandera oleh ulah oknum,” tegasnya.

Dari Bapemperda DPRD Batam sendiri, lanjutnya, ingin membantu Walikota Batam ex officio kepala BP Batam dalam menyelesaikan rencana tata ruang wilayah yang sudah sebelas tahun tidak pernah ada.(gas)