batampos.co.id – Sidang perdana dugaan kasus suap dan gratifikasi Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (4/12), membuka tabir pengusaha dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyetor uang ke Nurdin selama tiga tahun terakhir.

Yang menjadi perhatian adanya setoran jumbo kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri, Abu Bakar, ke Nurdin. Angkanya mencengangkan, mencapai Rp 1,055 miliar.

Abu Bakar tak sendiri, setoran jumbo juga diberikan kepala Biro Umum, Martin Maromon, ke sang gubernur. Angkanya mencapai Rp 1,437 miliar yang disetorkan selama enam kali. Namun, Abu Bakar dan Martin masih bisa bernapas lega, karena ia belum dijerat pasal apapun dalam kasus ini.

Terkuak pemberian gratifikasi itu tak membuat aktivitas di masing-masing OPD tersendat.

Pantauan Batam Pos, aktivitas di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Kamis (5/12), termasuk di OPD-OPD terkait pemberi gratifikasi, berjalan seperti biasa. Namun, Kepala Dinas PUPP Provinsi Kepri, Abu Bakar, dan Kepala Biro Umum, Martin Maromon, tidak terlihat berada di kantor masing-masing.

Menurut salah satu staf di Dinas PUPP Provinsi Kepri, Kadis PUPP Kepri, Abu Bakar, belakangan sering tidak masuk kantor dan sulit untuk ditemui. Pria yang mewanti-wanti namanya jangan sampai dikorankan tersebut menjelaskan, sikap aneh atasannya itu terjadi setelah bolak-balik diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK untuk perkara yang menjerat Nurdin, Edy Sofyan, dan Budy Hartono.

“Kalaupun datang hanya sebentar. Kemudian pergi lagi. Hari ini (kemarin, red) tidak terlihat datang ke kantor,” ujarnya, kemarin.

Sementara itu, Kepala Biro Umum, Martin Maromon, juga tidak terlihat berada di Biro Umum Pemprov Kepri yang berada di lantai dua Kantor Gubernur Kepri. Meskipun demikian, aktivitas pekerjaan di OPD tersebut berjalan sebagaimana biasanya.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS Arif Fadillah, yang namanya turut terseret sebagai pemberi gratifikasi enggan untuk memenuhi permintaan klarifikasi dari media.
Mantan Sekda Karimun tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB memimpin rapat tentang aset daerah mengenai MV Lintas Kepri yang diputuskan menjadi penyertaan modal Pemprov Kepri ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di ruang rapat Sekda Kepri. Sejumlah awak media sudah mengajukan permohonan resmi melalui petugas jaga untuk meminta klarifkasi.

Namun, hingga pukul 14.00 WIB, Arif masih betah di ruangan kerjanya.

Gubernur Kepri Nonaktif, Nudin Basirun, duduk di kursi pesakitan. Nurdin menjalani sidang perdana kasus korupsi di PN Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). Foto: Lukman/batampos.co.id

Terpisah, akademisi STISPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Endri Sanopaka, menilai pemberian sejumlah uang oleh 24 pejabat di lingkungan Pemprov Kepri kepada Nurdin, motifnya bukan suap untuk mendapatkan jabatan tertentu. Ia melihat, sifatnya adalah untuk membantu kebutuhan gubernur dalam kegiatan-kegiatan tertentu di tengah-tengah masyarakat.

“Nilainya tidak begitu fantastis kalau bicara gratifikasi jabatan. Tetapi sifatnya lebih kepada membantu atasan atau mungkin inisiatif, karena mengetahui besarnya kebutuhan atasan dalam memenuhi harapan masyarakat,” ujar Endri di Tanjungpinang, kemarin.

Seperti diketahui, berdasarkan dakwaan yang dibeberkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) pada sidang perdana perkara Nurdin Basirun disebutkan, ada 24 OPD yang memberi gratisfikasi. Yakni: Biro Umum, Martin Luther Rp 1,437 miliar (enam kali setoran); Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Amjon, sebesar Rp 10 juta; Kepala Dinas PUPP Abu Bakar Rp 1,055 miliar; Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yerry Suparna, Rp 170 juta; Sekda Kepri, TS Arif Fadillah Rp 32 juta; dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Zulhendri, Rp 43 juta.

Selain itu, ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanan, dan Peternakan, Ahmad Izar, Rp 4,6 juta; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 10 juta; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp 9 juta; Kepala Dinas Kesehatan, Tjetjep Yudiana, Rp 144 juta; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Maifrizon, Rp 59 juta; Kepala Dinas PM dan PTSP, Azman Taufik, Rp20 juta; Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Arifin Nasir, Rp 60 juta; Kabiro Ortal dan Korpri, Any Lindawati, Rp 2,5 juta.

Kemudian, Kabiro Administrasi dan Pembangunan, Aris Fhariandi, Rp18 juta; Kabiro Layanan Pengadaan, Misbardi, Rp 3 juta; Kabiro Kesra, Tarmidi, Rp 10 juta; Kabiro Humas dan Protokol, Nilwan, Rp 110 juta; Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Naharuddin, Rp 10 juta; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Andri Rizal, Rp 55 juta; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Lamidi, Rp 13,4 juta; Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Firdaus, Rp 23 juta; Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Reni Yusneli, Rp 20 juta; dan Kepala Dinas Pariwisata, Buralimar, Rp 100 juta.

Sedangkan dari kalangan pengusaha ada 10 orang atau perusahaan.
Berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPU KPK, Muh Asri Irwan, pada sidang perdana tersebut, gratifikasi itu diterima Nurdin dalam kurun waktu 2016-2019 dengan total Rp 4.228.500.000 atau Rp 4,2 miliar.

Disebutkannya juga pada dakwaan Nurdin, tim KPK saat melakukan penggeledahan di ruangan kerja dan di rumah dinas terdakwa telah ditemukan uang rupiah dan mata uang asing dengan total Rp 3.233.960.000, SGD150,963, RM407, 500 Riyal, dan USD34,803.

Tindakan Nurdin dinilai JPU berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa selaku kepala daerah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima pemberian (gratifikasi) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dilakukan dengan berbagai cara.

Nurdin dan kuas hukumnya tak mengajukan eksepsi atau pembelaan, sehingga pada persidangan kedua 11 Desember mendatang, agendanya langsung pemeriksaan saksi-saksi.

“Kami ingin proses hukumnya cepat,” kata kuasa hukum Nurdin, Andi Asrun, usai sidang. (jpg)