PRO KARIMUN – Kelompok nelayan Kecamatan Tebing merasa dianaktirikan terkait rencana PT Timah Tbk meng-aktifkan kembali pertamba-ngan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) DU 747 D. Apalagi, upaya penyampaian aspirasi oleh kelompok nelayan sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

”Dua tahun usulan kami tidak pernah ditanggapi. Aspirasi sudah kami sampaikan, baik secara langsung maupun melalui surat. Karena tidak ada tanggapan, makanya kami merasa seperti dianaktirikan,” ujar A Rahim, ketua Kelompok Nelayan Kecamatan Tebing dalam hearing di DPRD Karimun, Senin (9/12/2019).

Areal tangkapan nelayan di wilayah Kecamatan Tebing, kata Rahim, sejatinya dilakukan hampir seluruh nelayan se-Kabupaten Karimun. Arti-nya, nasib para nelayan bakal terancam jika areal tangkapan mereka terganggu. Sementara nelayan juga butuh makan, dan biaya untuk anak sekolah.

”Kalau sudah begini (areal tangkapan terganggu, red), kemana lagi kami nak cari makan. Apalagi sekarang zaman susah,” keluh Rahim menyuarakan anggota kelompok nelayan.

Sementara Bupati Karimun, Aunur Rafiq yang turut hadir mengaku, sebagai fasilitator antara nelayan dan PT Timah Tbk. Dan kehadiran kelompok nelayan, PT Timah Tbk, serta pihak terkait, adalah sama-sama untuk mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi.

”Semoga, melalui pertemuan ini ada jalan kelu-ar terbaik. Artinya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” katanya.

Diakui Rafiq, posisi peme-rintah di tengah-tengah. Satu sisi nelayan merupakan bagian dari masyarakat yang dipimpinnya, dan sisi lain, PT Timah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

”Kehadiran kami untuk memfasilitatori mencari jalan keluar persoalan yang dihadapi kelompok nelayan dengan PT Timah Tbk yang selaku BUMN,” papar Rafiq.

GM PT Timah Wilayah Riau-Kepri, Adam Darmawan, mene-gaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat setempat sejak 2017. Dan pengaktifan kembali wilayah operasi IUP DU 747 D, didasari produksi timah di wilayan Kundur mengalami penurunan.

Di sisi lain, PT Timah Tbk sebagai BUMN bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan. Termasuk melindungi nasib karyawan berjumlah 1.030 orang. Ditambah tenaga kontrak di perusahaan BUMN tersebut.

”Sekitar 700-800 adalah karyawan lokal, dari wilayah Kundur, Dabo, dan Karimun. Karena kondisi itu, kami melakukan ekspansi sebagian kapal, bukan keseluruhan. Dengan catatan, dari enam kapal, baru tiga unit yang ditempatkan,”beber Adam.

Selain sudah mengantongi izin, Adam menyebutkan pihaknya juga sudah melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

”Ada atau tidak ada kegiatan penambangan, kami tetap melakukan tanggung jawab sosial. Baik berupa bantuan dalam bentuk CSR, sunatan massal, maupun bantuan rumah layak huni,” bebernya.

Sedangkan Kepala Divisi Hukum PT Timah Tbk, Zulkarnain, mencoba menerangkan persoalan yang dikeluhkan nelayan terkait gangguan are-al tangkap akibat penamba-ngan timah.

Zulkarnain mengilustrasikan, jika PT Timah memiliki izin wilayah tambang seluas 20 hektare, bukan berarti seluruhnya dieksplorasi. Akan tetapi, terlebih dahulu dilakukan pencarian di mana ada titik-titik mineral timah yang secara ekonomi layak ditam-bang.

”Setelah diketahui lokasinya, maka daerah itulah yang ditambang. Dari 20 hektare tadi, kemungkinan hanya tinggal dua hektare yang bisa ditambang. Jadi, tidak seluruhnya dieksplorasi, itu yang perlu dipahami,” terang Zulkarnain.

Hearing yang dipimpin Ketua DPRD, M Yusuf Sirat hampir berlangsung selama tiga jam. (enl)