Kamis, 28 Maret 2024

Sistem Tutup Celah Korupsi

Berita Terkait

batampos.co.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Senin (9/12/2019), menjadi momentum penyadaran publik atas bahaya korupsi.

“Korupsi jadi persoalan krusial bangsa,” katanya.

Kemudian korupsi juga merupakan kejahatan sistemik dan jadi masalah serius. Sebab bisa menghambat efektivitas pembangunan.

Dia menyampaikan arahan Presiden Jokowi supaya jangan korupsi. Kemudian menciptakan sistem yang menutup celah korupsi. Lalu memaksimalkan pencegahan korupsi di sektor perizinan dan pelayanan publik. Contohnya di pertanahan, kesehatan, dan pendidikan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memilih untuk hadir dalam acara Pentas Prestasi Tanpa Korupsi yang digelar sejumlah siswa dan beberapa menteri di SMA 57, Jakarta, Senin (9/12) ketimbang menghadiri puncak peringatan Hakordia di gedung KPK.

Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia, Presiden Jokowi menghadiri Pentas #PrestasiTanpaKorupsi, di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12/2019) pagi. Pada pentas tersebut Menteri BUMN, Mendikbud, Menparekraf, serta pelawak Bedu dan Sogi Indra Dhuaja ikut memainkan peran. foto: setkab

Jokowi beralasan, dirinya sudah hadir setiap tahun sehingga ingin memberikan kesempatan pada wakil presiden Ma’ruf Amin.

“Kan Pak Ma’ruf belum pernah ke sana, ya bagi-bagi lah. Masa setiap tahun saya terus,” ujarnya. Dalam pentas tersebut, beberapa menteri terlibat dalam drama pendek yang mengampanyekan sikap antikorupsi di hadapan para siswa.

Jokowi menuturkan, perbaikan sistem birokrasi dibutuhkan untuk mengatasi persoalan korupsi. Menurutnya, setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi bagi pencegahan tindak korupsi di Indonesia.

Pertama, penindakan memang perlu. Namun, dia menilai pembangunan sistem juga sangat penting untuk memberikan pagar sehingga penyelewengan itu tidak terjadi.

Kedua, lanjut dia, rekrutmen politik perlu dievaluasi. Pasalnya, lanjut dia, jika rekrutmen politik masih membutuhkan biaya yang besar, potensi korupsi menjadi terbuka. “Nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya,” imbuhnya.

Ketiga, Jokowi menilai upaya pengentasan korupsi harus fokus pada satu hal. Jika dikerjakan semua, dia menilai sulit untuk dituntaskan.

“Jangan semua dikerjakan, tidak akan menyelesaikan masalah,” tuturnya.

Terakhir, setelah penindakan, harus ada perbaikan sistem yang masuk ke instansi. Jika seorang gubernur ditangkap misalnya, perbaikan sistem harus masuk.

“Oleh sebab itu saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang saya sampaikan,” kata dia.

Terkait desakan Perppu yang belum reda, Jokowi mengaku masih melihat situasi ke depan. Setelah UU KPK yang baru dijalankan bersama Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, pihaknya akan melakukan evaluasi. (*)

Update