batampos.co.id – Warga Perumahan Buana Vista RT 2, Batam Kota, menuntut fasilitas umum (Fasum) di tempat tinggal mereka dikembalikan sebagaimana mestinya.

Pasalnya pihak Yayasan Bunga Bangsa disinyalir menyalahgunaan fasum di perumahan tersebut dengan mendirikan sekolah TK dan SD.

Warga sekitar, Suratno, mengatakan, pihak yayasan sudah 14 tahun menjalankan aktivitas di fasum perumahan mereka.

“Kita sudah toleransi dan memberikan waktu hingga 14 tahun lebih, tapi memang tidak tidak ada itikad baik dari pihak yayasan, dan mereka kerap menimbulkan permasalahan dengan para warga,” ucap Suratno disela-sela rapat yang dilakukan warga bersama developer Cipta Catur Mahkota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, Jumat (13/12/2019).

Kata dia, selama 14 tahun warga sudah sangat bertoleransi kepada pihak yayasan. Namun karena kerap menimbulkan perselisihan, warga akhirnya mempertanyakan legalitas izin lahan sekolah tersebut.

“Saat pihak yayasan memperlihatkan berkas-berkasnya banyak ditemukan kejanggalan,” katanya.

Ketidakcocokan data tersebut antara lain, izin dilokasi tersebut hanya akan mendirikan TK. Namun saat ini di lokasi tersebut juga sudah terdapat SD.

Selain itu kata dia, izin yang diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Batam, berlokasi di Blok I tapi kenyataannyanya yayasan berdiri di Blok H dan lahan tersebut adalah fasum.

“Antar blok I dan Blok H itu sudah beda RT, jadi ini sudah banyak pemalsuan yang di lakukan pihak yayasan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan,(mengenakan baju melayu) saat berdiskusi dengan warga Buana Vista terkait izin sekolah yang dibangun Yayasan Bunga Bangsa di atas fasum perumahan. Foto: Angga/batampos.co.id

Warga lanjutnya sudah sepakat agar fasum tersebut harus dikembalikan ke fungsi awalnya. Yaitu dari warga untuk warga.

Sementara itu perwakilan developer, Dani, mengatakan, pihaknya memberikan izin kepada pihak yayasan untuk meminjamkan lahan fasum untuk dibangun TK.

Dengan harapan memberikan nilai positif di lingkungan sekitar.

“Izin yang kita berikan hanya mendirikan TK pada 3 Juli 2005 lalu,” ujarnya.

Ia mengatakan, hingga sampai saat rapat dimulai, pihak yayasan dinilainya sangat tidak kooperatif.

Pasalnya pihak developer sudah berulangkali menelepon pihak yayasan namun tidak memberikan tanggapan.

“Sudah kita hubungi, tapi memang tidak ada jawaban dari pihak yayasan,” jelas Dani.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan, pihaknya memang memberikan izin operasional kepada pihak yayasan.

Namun dengan adanya kisruh antara warga dengan pihak yayasan, dinasnya akan melakukan peninjauan ulang.

“Kita baru mengetahui ada banyak titik permasalahan, dari mulai izin hanya pembangunan TK tapi telah berdiri Sekolah Dasar,” jelasnya.

“Hingga adanya masalah lahan ini karena ada perjanjian pinjam yang diberikan oleh pihak developer,” ucap Hendri.

Dinas Pendidikan lanjutnya, akan melakukan pembekuan operasional terhadap yayasan apabila ditemukan pelanggaran.

“Nanti akan kita tinjau ulang semuanya, dari mulai izin operasionalnya,” ujarnya.(gga)