batampos.co.id – Praktik penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar masih terus berlangsung di Batam. Pasalnya pasokan solar masih hilang timbul, jika satu SPBU ada maka SPBU lainnya kosong. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, meminta masyarakat aktif menyampaikan ke pihak berwenang jika menemukan adanya indikasi penyelewengan terkait solar subsidi.

”Kami harapkan partisipasi masyarakat. Karena solar subsidi adalah untuk masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan. Jadi kalau ada penyelewengan seperti itu tentu merugikan masyarakat,” ujar Fajriyah saat menghadiri acara Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2019 di Gedung Pertamina, Jakarta Pusat, Jumat (13/12) lalu.

Dia mengatakan, terkait adanya oknum pihak SPBU yang ikut bermain, Fajriyah mengaku Pertamina akan mengambil tindakan tegas. Ia pun meminta untuk mengecek SPBU mana yang terbukti menyelewengkan.

”Soal indikasi SPBU ikut bermain jelas tidak, kalau-pun ada itu adalah oknum dari SPBU itu sendiri. Dan kami selalu melakukan tindakan yang tegas. Penindakan juga dari aparat hukum karena memang subsidi ini diatur oleh pemerintah, Pertamina tugasnya adalah menyalurkannya,” katanya.

Sementara terkait penyalahgunaan kartu Brizzi (non tunai), Fajriyah belum bisa berkomentar, hal ini perlu adanya pengecekan yang lebih jelas lagi. ”Kalau ini saya belum dapat berkomentar. Kecuali memang sudah ada temuan dari kepolisian bahwa memang ada penyalahgunaan hal itu,” ungkapnya.

Stasium pengisiam bahan bakar umum (SPBU).
Foto: jpnn/jpg

Ditanya kuota BBM solar di Batam, Fajriyah mengaku tidak hafal. Namun yang pastinya pihak Pertamina sudah menambah kuota hingga akhir tahun. Sehingga kuota solar subsidi sudah cukup aman.

”Kalaupun misalnya ada keterlambatan atau adanya kekurangan, biasanya itu hambatan sementara saja dari proses distribusi, kalau sisi stok skala nasional sudah cukup aman,” tuturnya.

Sementara untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, pihaknya memimiliki Satgas Nataru yang akan memastikan seluruh proses dan stok dalam keadaan aman. Sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam menggerebek penampungan solar illegal di sebuah bengkel yang berubah fungsi jadi gudang penampungan solar Rabu (11/12) lalu. Disperindag mendapati tiga ton BBM bersubsidi terdiri dari solar dan minyak tanah. BBM bersubsidi ini didapat dengan cara yang salah.

Khusus untuk solar, ternyata dilansir menggunakan mobil angkot jenis Bimbar dari SPBU. Total ada 12 unit mobil angkot yang melansir solar secara illegal ini.

Angkot-angkot tersebut semuanya sudah memodifikasi tanki dengan ukuran yang lebih besar. Sehari-hari angkot ini melansir solar dari berbagai SPBU di kota Batam untuk ditampung di lokasi gudang.

Sementara Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia juga mengamankan dua kapal yakni Tugboat (TB) BSP III dan KM (AB) saat melakukan jual beli solar di Perairan Tanjungsauh, Batam, Sabtu (7/12) sekitar pukul 22.30 WIB. Saat itu, Tug Boat (TB) BSP III sedang melakukan pengisian BBM jenis solar secara ship to ship ke KM (AB).

Saat dilakukan pengecekan, mereka tidak bisa menujukan dokumen niaganya. Laksamana Pertama Bakamla, P Warsito, kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla RI, mengatakan selain perdagangan BBM ilegal, nakhoda kapal Tugboat BSP III juga diduga melakukan penggelapan.

Karena pihak dari PT BSP III tidak mengetahui adanya perdagangan BBM secara ilegal tersebut. ”Solar yang diperdagangkan saat itu, sebanyak 8 ton. Pihak PT BSP III merasa dirugikan atas perbuatan si nakhoda,” katanya.

Kronologis kejadian bermula dari laporan masyarakat yang menyebutkan, sering melihat transaksi BBM ilegal di sekitaran Perairan Tanjungsauh. Berdasarkan informasi tersebut, Bakamla, melalui kapal patroli Catamaran 503 melakukan pengecekan di kawasan tersebut. Atas temuan tersebut, Warsito mengatakan para pelaku melanggar melanggar Pasal 374 jo 406 KUHP atau Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (une)