batampos.co.id – Pimpinan MPR terus menyerap aspirasi masyarakat terkait rencana amandemen UUD 1945.
Senin (16/12/2019), mereka berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.
Salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia itu mendukung dibentuknya haluan negara, namun tidak sepakat dengan wacana perpanjangan jabatan presiden.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo datang bersama beberapa wakilnya, yaitu Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, dan Arsul Sani sekitar pukul 13.00.
Mereka disambut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Mereka menggelar pertemuan tertutup sekitar dua jam.
Haedar mengatakan, ada beberapa hal yang didiskusikan dengan pimpinan MPR.
“Pimpinan MPR meminta masukan kepada Muhammadiyah soal-soal kebangsaan yang sekarang menjadi isu, termasuk soal amandemen UUD 1945,” terang dia saat ditemui usai pertemuan tertutup.
Guru besar sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu mengatakan, amandemen UUD harus didasarkan pada kepentingan yang paling mendasar, paling urgen, dan juga menyangkut hajat hidup kebangsaan. Memang ada yang perlu diperkuat, yaitu garis-garis besar haluan negara (GBHN).
Menurut dia, dalam pembukaan UUD terhadap prinsip-prinsip mendasar dalam berbangsa, tujuan nasional, kewajiban pemerintah, dan prinsip-prinsip kemerdekaan.
“Nah, nilai-nilai mendasar itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa terelaborasi garis besar haluan negara,” paparnya.
Tokoh kelahiran Bandung itu mengatakan, setiap presiden dan wakil presiden terpilih harus mempunyai pedoman.
Yaitu, GBHN. Dari pedoman itu lahir visi-misi presiden. Jadi, kata dia, visi-misi presiden tidak boleh lepas dari haluan negara.
Untuk itulah, tutur dia, Muhammadiyah setuju adanya amandemen terbatas, khusus GBHN. Namun, untuk membentuk haluan negara, perlu kajian mendalam dan tidak tergesa-gesa.
Terkait dengan pemilihan presiden, lanjut Haedar, harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Masa jabatan presiden harus tetap dibatas lima tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu periode lagi.
“Bisa dua periode jika rakyat menghendaki. Di sinilah semangat reformasi tetap terjaga,” ungkapnya.
Bamsoet, panggilan akrab Bambang Seosatyo mengatakan, pihaknya mencatat semua masukan yang disampaikan PP Muhammadiyah.
“Sebagai aspirasi dan pemikiran dari PP Muhammadiyah,” urainya.
Menurut dia, MPR sepakat dengan pendapat Muhammadiyah bahwa amandemen harus hati-hati dan dilakukan kajian mendalam.
Tentu,pihaknya akan sangat berhati-hati dan memenuhi kebutuhan mendasar rakyat dalam amandemen.(jpg)