batampos.co.id – Sebanyak 1.456 bidang tanah di tiga kampung tua yakni Tanjunggundap, Seibinti, dan Tanjungriau diterbitkan sertifikatnya dan dibagikan ke warga di aula Universitas Batam (Uniba), Jumat (20/12/2019).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengatakan, tuntasnya tiga titik kampung tua ini menyisakan tugas penerbitan sertifikat untuk 34 kampung tua lainnya. Untuk diketahui, Batam memiliki 37 kampung tua.
”Yang di kampung tua, kami akan selesaikan. Dengan bantuan pemerintah daerah atau wali kota, dalam satu atau dua tahun ke depan akan tuntas semua,” kata Sofyan.
Ia mengaku, yang diterbitkan sertifikatnya kini masih sedikit. Pihaknya akan menyisir dan mengindentifikasi segala persoalan yang terkait dengan kampung tua.
Seperti masih berkaitan dengan hutan lindung maupun masih berkaitan dengan Hak Pengalokasian Lahan (HPL) dari BP Batam.
”Ini bagian pertama, bagian kedua kita akan selesaikan semua. Akan lebih mudah karena Pak Wali (Wali Kota Batam, Muhammad Rudi) juga Kepala BP. Tak ada lagi masalah. Insya Allah akan mudah diselesaikan,” imbuhnya.
Dengan adanya sertifikat, selain untuk kepastian hukum akan tanah, juga akses masya-rakat mendapatkan pinjaman.
Sofyan meminta masyarakat tak gegabah menjadikan sertifikatnya untuk jaminan pinjaman keuangan.
Menurut dia, menjaminkan sertifikat harus untuk kegiatan yang produktif, bukan konsumtif.
Ia mengingatkan nilai tanah tidak akan menyusut, dan sangat disayangkan jika harus dikorbankan karena dijadikan jaminan untuk barang yang nilainya akan menyusut.
”Jangan jaminkan sertifikat untuk beli handphone (ponsel) baru atau motor. Takutnya barangnya sudah rusak, tanahnya hilang,” jelasnya.
“Kalau untuk modal tidak apa-apa, tapi jangan di rentenir yang mencekik. Sekarang ada kredit usaha rakyat (KUR), bunganya rendah,” papar dia lagi.
Ia mengatakan, tahun ini, bunga KUR sebesar 7 persen dan tahun depan akan turun menjadi 6 persen.
Menurutnya, bunga ini jauh mengalami penurunan dibanding awal Presiden Joko Widodo menjabat yakni sebesar 22 persen.
”Kami akan senang jika kelak mendapat kabar kehidupan masyarakat semakin baik bahkan kaya karena program ini,” jelasnya.
“Sebaliknya, akan sangat sedih kalau mendengar tanah hilang,” katanya lagi.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengaku memiliki harapan yang sama bahwa sertifikasi lahan di kampung tua secepatnya tuntas.
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta kepada warga yang belum mendapatkan sertifikat, agar sabar menunggu proses yang terus dilakukan pemerintah.
”Yang belum, sabar pasti akan kita selesaikan, karena kita tidak mau di kemudian hari ada masalah hukum terkait lahan,” pungkasnya.(iza)