batampos.co.id– Perdana Menteri Boris Johnson menuntaskan janjinya. Undang-Undang Brexit alias Withdrawal Agreement Bill (WAB) lolos dalam pemungutan suara di parlemen, Jumat (20/12). Artinya, apa pun yang terjadi, pemerintah Inggris bakal mengambil sikap tegas untuk keluar dari Uni Eropa (UE).
Menurut BBC, WAB lolos setelah mendapatkan duku-ngan dari 358 anggota majelis rendah. Sedangkan suara yang menolak mencapai 243. Persetujuan atas proposal Brexit ala Johnson itu membuat Inggris tak akan melakukan negosiasi perpanjangan waktu de-ngan UE.
Peristiwa itu juga menjadi prestasi bagi Johnson. Untuk diketahui, pendahulunya, Theresa May, gagal meloloskan Undang-Undang Brexit meski sudah berjibaku tiga tahun.
Withdrawal Agreement Bill (WAB) atau Undang-Undang Brexit yang merupakan proposal perceraian dengan Uni Eropa ala Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menentukan nasib Inggris di masa depan. Jumat (20/12) malam WIB Johnson memulai sesi dengan penegasan bahwa Inggris tak boleh lagi mengulur waktu soal keputusan keluar dari Uni Eropa (UE).
“Parlemen baru ini dipilih untuk menyudahi kebuntuan Brexit,” tegas dia menurut The Guardian.
12 Desember lalu, Partai Konservatif yang dia pimpin menang telak dalam pemilu dini. Itu berarti rakyat lebih memilih opsi Johnson untuk segera menyudahi polemik Brexit meski harus menanggung beberapa konsekuensi.
Buktinya, nilai poundsterling naik menjadi USD 1,35 setelah hasil pemilu diumumkan. Sayang, euforia industri keuangan tak bertahan lama. Kini mata uang dan bursa saham Britania Raya kembali turun.
“Kesepakatan ini akan membawa Inggris ke jalan yang beracun,” ungkap Ketua Buruh Jeremy Corbyn.
Penyebab publik dan pebisnis kembali resah adalah beberapa perubahan yang dilakukan Johnson terhadap WAB. Salah satunya, pasal yang mengatakan Inggris tak boleh lagi meminta perpanjangan waktu, termasuk soal tenggat transisi.
Idealnya, pihak Inggris dan UE punya waktu sebelas bulan untuk masa transisi. Namun, pembahasan itu bisa molor sampai satu atau dua tahun karena banyak isu teknis yang harus dibahas. Perpanjangan waktu transisi bisa dilakukan jika kedua pihak sepakat.
“Inggris bisa mendapatkan kesepakatan dengan UE pada akhir 2020. Tapi, kesepakatan yang dangkal,” ujar Raoul Ruparel, mantan penasihat Brexit pada rezim Theresa May, kepada Agence France-Presse. (bil/c10/sof/*)