batampos.co.id – Majunya anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, di Pilkada 2020 terus menuai sorotan.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut Jokowi tengah membangun dinasti politik.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai majunya keluarga presiden dalam pilkada bisa memberi contoh buruk dalam sistem tata kelola partai.
”Sebab dedikasi kader partai yang sudah berjuang dari bawah bisa dikesampingkan,” kata Titi dalam diskusi bertajuk ”Jokowi Langgengkan Politik Dinasti?” di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu(22/12/2019).
Ia mengatakan, PDIP telah memiliki mekanisme internal dalam proses rekrutmen calon kepala daerah.
Itu dimulai dari penjaringan aspirasi di tingkat PAC, DPC, DPD hingga DPP. Jika mekanisme berjenjang itu diterabas begitu saja, bisa menjadi pendidikan politik yang tidak sehat.
Nah, dalam konteks Pilkada Solo, DPC PDIP Solo telah memberi rekomendasi kepada Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo.
PDIP, ujar Titi, sebaiknya menegakkan aturan internal tersebut. Dia berharap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak memberikan privilege atas pertimbangan garis keturunan keluarga atau sekadar mengutamakan popularitas dalam mengambil keputusan politik. Termasuk dalam pencalonan Gibran.
”Partai politik harus ramah ke setiap kader yang berjuang dari bawah. Tidak boleh ada privilege. Karena itu tidak adil,” imbuhnya.
Pilkada Solo 2020 dinilai akan menjadi pembuktian apakah proses demokrasi masih berjalan di internal PDIP.
Titi bilang, sah-sah saja jika Gibran yang notabene anak presiden mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Namun, yang menjadi persoalan, sambung dia, jika PDIP mengesampingkan mekanisme yang berjalan di internal dan menggeser aturan main hanya karena mengakomodir Gibran daripada calon lainnya.
Jika ingin terjun ke politik, Gibran dan Bobby disarankan untuk mulai berproses dari bawah. Yaitu belajar dari bawah dengan mengikuti kaderisasi partai.
”Mereka ini kan pendatang baru. Tidak ujug-ujug naik menjadi calon kepala daerah,” paparnya.
Di sisi lain, sambung Titi, publik pasti akan memiliki pandangan miring terhadap Presiden Jokowi. Termasuk penilaian soal dinasti politik yang hendak dibangun presiden.
Sebab Jokowi terkesan membiarkan anak dan menantunya maju dalam pilkada tahun depan.
”Pandangan miring publik ini tidak bisa disalahkan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, politisi PDIP, Maruarar Sirait, menepis anggapan Presiden Jokowi hendak membangun dinasti politik.
Menurut dia, Jokowi tidak akan ikut campur dalam urusan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming dalam Pilwakot Solo 2020.
Begitu pula dengan pencalonan menantunya, Bobby Nasution di Pilwakot Medan 2020.
Menurutnya, Jokowi tidak akan sampai mempertaruhkan reputasinya.
”Masak Jokowi mau merusak namanya karena Gibran dan Bobby. Memangnya Jokowi enggak mau menjaga reputasinya,” ujar Maruarar.
Di sisi lain, papar dia, pencalonan masih berproses di internal partai. Sejauh ini, PDIP belum mengeluarkan rekomendasi pencalonan kepala daerah.
Maruarar bilang, siapapun berhak maju dan mencalonkan diri.
”Tapi keputusan akhirnya Ibu Megawati yang memiliki hak veto. Kami mempercayakan naluri politik Ibu Megawati dalam setiap keputusan politik partai,” ujar mantan anggota DPR itu.
Sementara itu, pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo bisa menghadapi hambatan. Sebab, dalam persyaratan sebagai bacalon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur anggota/kader partai, harus memiliki kartu tanda anggota (KTA) minimal tiga tahun berturut-turut.
Menanggapi masalah itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, keputusan politik diambil berdasarkan banyak aspek.
Tidak bisa hanya sebatas melihat pasal-pasal yang ada dalam sebuah aturan dasar partai.
“Kita harus melihat secara komprehensif,” terang Hasto di sela-sela acara Trisakti Tourism Award yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, kemarin.(*/mar/lum/jpg)