batampos.co.id – Jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepri masih tergolong rendah. Hingga periode September 2019 tercatat Rp 767,766 miliar. Angka ini diprediksi hanya berkisar Rp 1 triliun hingga akhir tahun.
”Kalau kita lihat angka ini masih rendah hanya Rp 1 triliun. Tahun 2020 kalau dapat Rp 1,5 triliun kan lumayan bagus,” ucap Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri, Iwan M. Ridwan, kemarin.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya mendorong perbankan dapat memperluas pangsa pasarnya dan OJK terus melakukan sosialisasi sampai ke pelosok daerah.
Apalagi bunga KUR tahun ini yang 7 persen per tahun, pada 2020 mendatang turun menjadi 6 persen.
Namun demikian, ia mengaku capaian 2019 naik Rp 35,5 miliar atau 4,82 persen dibanding dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.
Rendahnya penyaluran KUR di Kepri disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ada beberapa penerima KUR tidak menggunakan kreditnya dengan usaha yang produktif.
”Kadang ada yang belikan motor. Padahal KUR ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, ada uang banyak di rekening jalan-jalan ke diler. Kami dorong gunakan KUR untuk kegiatan produktif,” imbuhnya.
Soal bunga KUR yang akan turun pernah disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil saat penyerahan sertifikat gratis beberapa waktu lalu.
Kepada penerima sertifikat, jika seandainya sertifikat diagunkan untuk pinjaman harus untuk kegiatan yang produktif bukan konsumtif.
Ia mengingatkan nilai tanah tidak akan menyusut dan sangat disayangkan jika harus dikorbankan karena dijadikan jaminan untuk barang yang nilainya akan menyusut.
”Jangan jaminkan sertifikat untuk beli handphone baru atau motor, aduh. Takutnya barangnya udah rusak, tanahnya hilang,” jelasnya.
“Kalau untuk modal tidak apa-apa tapi jangan di rentenir yang mencekik. Sekarang ada kredit usaha rakyat (KUR) bunganya rendah,” papar dia lagi.
Ia menegaskan, tahun depan bunga KUR akan turun menjadi 6 persen. Menurutnya bunga ini jauh mengalami penurunan dibanding awal Presiden Joko Widodo menjabat yakni sebesar 22 persen.
”Kami akan senang jika kelak mendapat kabar kehidupan masyarakat semakin baik bah-kan kaya karena program ini. Sebaliknya akan sangat sedih kalau mendengar tanah hilang,” katanya.(iza)
