batampos.co.id – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, bersama rombongan berkunjung ke Kantor Sek-retariat Kepresidenan RI, Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Presiden (KSP) RI Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, Kamis (26/12/2019).
Dalam lawatan tersebut, Hamid didampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengem-bangan Daerah (BP3D) Natuna, Moestofa.
Dalam pertemuan tersebut, Hamid mengusulkan sejumlah pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) umum yang dinilai strategis bagi meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Di antaranya pembangunan bandara bertaraf internasional, penambahan maskapai, pengoperasian bendungan Tapau, pembukaan sawah, pembangunan kantor bea dan cukai serta peningkatan infrastruktur penting lainnya.
Menurut Hamid, sejumlah sarpras yang diusulkan ke pemerintah pusat dinilai sebagai kebutuhan dasar dan penting bagi daerah dan masyarakat Natuna, guna mewujudkan percepatan pembangunan di segala bidang.
Salah satu contoh adalah penambahan maskapai penerbangan baru ke Natuna, yang diharapkan mampu menekan harga tiket pesawat yang sangat mahal saat ini, baik dari maupun menuju Natuna.
Bahkan Hamid menyebutkan, jika memasuki hari libur nasional seperti menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2020 ini, harga tiket pesawat tujuan Natuna-Batam, mencapai Rp 1,8 juta, naik signifikan dengan harga tiket pada hari-hari biasa yang berkisar Rp 1,3 juta.
Dibangunnya bandara internasional, diyakini akan mampu mendukung peningkatan sektor pariwisata dan perikanan yang saat ini sedang dioptimalkan untuk menjadi potensi unggulan daerah.
”Keberadaan bandara internasional dinilai sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah di wilayah perbatasan seperti Natuna sebagai garda terdepan NKRI, kemajuan Natuna sebagai wilayah perbatasan juga diharapkan dapat meningkatkan marwah bangsa Indonesia di mata dunia,” ujarnya.
Pada sektor pertanian, Hamid mengusulkan pencetakan lahan persawahan baru kepada Kementerian Pertanian RI, dengan bibit padi unggul jenis M400 dan M70D.
Hal ini merupakan upaya penguatan ketahanan pangan bagi masyarakat Natuna, yang selama ini selalu mengonsumsi beras dari luar daerah.
Ketika terjadi cuaca ekstrem seperti musim angin utara, seringkali pasokan pangan dan kebutuhan lainnya terkendala, yang diakibatkan kapal angkut logistik milik pengusaha setempat tidak mampu beroperasi.
Untuk itu diminta kepada kementerian terkait melalui KSP RI, segera mengoperasikan Bendungan Tapau, sekaligus membuka lahan persawahan baru.
Sementara KSP RI Jenderal (Purn) TNI, Moeldoko me-nyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan ini serta mendukung terbentuknya kantor bea dan cukai.
Moeldoko mengaku akan menyampaikan usulan Bupati Natuna kepada sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR dan Kementerian terkait lainnya.
Moeldoko juga berjanji akan membantu merealisasikan cetak lahan persawahan baru sebagaimana yang diusulkan. ()