batampos.co.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar pendidikan seks masuk dalam kurikulum.
Harapannya, mampu menciptakan generasi unggul dan keluarga berkualitas. Kepala BKKBN, Hastia Wardoyo, ingin memasukkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, kependudukan, dan membangun keluarga ke dalam materi pembelajaran di sekolah.
”Karena 80 persen lebih anak muda di Indonesia memutuskan untuk menikah itu sebelum kuliah atau memang memilih tidak kuliah,” beber Hasto.
Menurut dia, perlu pembekalan bagi remaja tanah air khususnya yang duduk di bangku SMA/SMK.
Membangun keluarga harus dipersiapkan dengan matang. Mulai pengetahuan reproduksi, psikologi, hingga pemenuhan gizi anak.
Misalnya, menyampaikan ke sekolah bahwa persalinan pada usia di bawah 20 tahun bagi perempuan sangat berisiko. Sebab, ukuran panggul belum cukup.
Usaha demikian, kata Hasto, mampu menekan kematian bayi dan ibu pasca melahirkan. Begitu juga dengan tanggung jawab orang tua untuk memberikan gizi cukup untuk buah hati. Sehingga, terhindar dari risiko stunting.
”Kalau diizinkan, materi tersebut bisa masuk dalam kurikulum belajar di sekolah melalui modul. Kami siap menyusun materinya,” kata mantan Bupati Kulon Progo tersebut.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, untuk memasukkan materi BKKBN itu ke dalam kurikulum mungkin akan memakan waktu.
Karena, kurikulum sejatinya masih dalam proses penyederhanaan dan revitalisasi.
”Saya berharap BKKBN menyiapkan materi terkait kesehatan reproduksi yang penting dan mudah dipahami guru dan murid,” ucap menteri termuda kabinet Indonesia Maju tersebut.
Selama ini, lanjut Nadiem, cara terbaik menyampaikan materi pendidikan seks dan reproduksi disisipkan dalam mata pelajaran IPA dan biologi.
Namun, memang tantangan untuk menerapkan agar merencanakan keluarga adalah adat dan budaya di masyarakat.
Program mengontrol angka kelahiran BKKBN banyak direcoki oleh tokoh masyarakat. Akibatnya, program tidak berjalan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menekankan pentingnya pendidikan keluarga.
Berdasarkan data Kemenko PMK per Maret 2019, jumlah keluarga di Indonesia adalah 57.116.000.
Dari angka tersebut, 9,4 persen atau sekitar 10 juta keluarga masuk kategori miskin.
Maka dari itu, Muhadjir memberikan program sertifikasi pra nikah.
Tujuannya, untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin. Bagi calon pasangan yang akan menikah dan keduanya belum bekerja diusulkan mendapatkan kartu pra kerja.
Sehingga, lembaga kursus atau pelatihan bisa memberikan jaminan pekerjaan bagi pasangan yang ingin membuka usaha.
Akan dipertimbangkan mengakses fasilitas kredit usaha rakyat (KUR). Menko 63 tahun itu menuturkan, kunci menurunkan angka stunting adalah membentuk keluarga yang matang.
”Siap mental dan ekonomi,” tegas Muhadjir.(han/jpg)
