batampos.co.id – Komisi II DPRD Batam bertekad meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir dan menekan tingkat kebocoran dari retribusi parkir.

Hal tersebut ditegaskan oleh anggota Komisi II DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Jumat (3/1/2020).

“Tekad kami ingin menekan tingkat kebocoran dari sektor retribusi parkir,” katanya.

Menurutnya, selama ini dari retribusi parkir kerap terjadi kebocoran PAD.

“Kalau dikalkulasikan, jumlahnya sangat fantastis,” ujarnya.

Tahun ini, Udin juga menginginkan para juru parkir memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir.

Pasalnya selama ini masyarakat yang memarkirkan kendaraannya sangat jarang diberikan karcis meski sudah membayar biaya parkir.

“Dari situlah retribusi PAD parkir terjadi kebocoran yang sangat besar. Para oknum yang bermain itu selalu menggunakan modus mengutip uang parkir tanpa memberikan karcis parkir,” terangnya.i

Kata dia, sistem e-parking atau parkir elektronik yang diwacanakan Dinas Perhubungan hingga saat ini belum teralisasi.

Juru parkir memungut uang retribusi dari pengendara mobil di kawasan Batam Center, Senin (22/7/2019) lalu. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

“Dishub harus berbenah diri terkait perparkiran, khususnya parkir tepi jalan atau retribusi parkir,” paparnya.

Kata dia, selama ini karcis parkir banyak digandakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Karena itu lanjutnya, Dishub Batam harus segera membuat regulasi agar karcis parkir tak digandakan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi.

Sebelumnya Udin juga pernah mengusulkan parkir tepi jalan sebaiknya digratsikan. Hal itu untuk mengurai siapa sebenarnya selama ini yang menikmati potensi PAD dari retribusi parkir di Kota Batam.

“Setelah diketahui akar masalah dan siapa biangnya, baru bisa parkir di Batam dibenahi di awal tahun ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, jika hal itu bisa dilakukan, yang selama ini menikmati bisnis parkir di Batam akan datang sendiri ke Pemko Batam dan berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik soal perparkiran.

“Sehingga saat parkir sudah bisa diatur dengan benar di Batam, baik masyarakat pengguna parkir maupun Pemko Batam sama-sama menikmatinya. Dalam artian target PAD parkir bisa tercapai,” jelasnya.

“Begitu juga pelayanan parkir ke masyarakat bisa maksimal,” tegasnya lagi.

Sebelumnya Kepala UPT Parkir Dishub Batam, Alexander Banik menegaskan, PAD dari retribusi parkir tak pernah tercapai karena banyaknya kawasan pertokoan atau ruko yang tak buka atau sepi pengunjung.

Sehingga hal tersebut ditinggalkan oleh jukir, dan yang tadinya diprediksi akan mampu menghasilkan PAD parkir, ternyata di lapangan berbeda.(gas)