batampos.co.id – Partai politik (Parpol) berlomba-lomba mengusung jargon pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa mahar.
Mereka pun didesak untuk membuktikan janji itu dan tidak sebatas pernyataan belaka. Calon kepala daerah tidak hanya cukup mempunyai popularitas dan elektabilitas saja, tapi juga harus memiliki kualitas.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, selama ini pilkada selalu diwarnai dengan mahar politik.
“Istilahnya tidak ada makan siang gratis,” terang dia.
Karena mahalnya biaya mahar, maka yang muncul dan diusung adalah mereka yang mempunyai uang banyak, bukan mereka yang berprestasi.
Jika saat ini parpol mengusung jargon tanpa mahar politik pada pilkada serentak, kata dia, hal itu harus dibuktikan.
Tidak hanya sebatas jargon dan janji politik, tapi harus dilaksanakan. Parpol harus membuktikan bahwa mereka merekrut dan mengusung calon bukan karena mahar.
Jadi, apa yang mereka katakan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Jika jargonnya tanpa mahar politik, maka praktiknya juga harus sama.
Menurut dia, Bung Karno pernah menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah yang sama antara perkataan dan perbuatannya.
“Tidak cukup hanya jargon saja,” ungkap dia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, Partai NasDem, dan partai lainnya yang selalu menyatakan tidak akan menarik mahar politik, maka mereka harus berani membuktikannya pada pilkada serentak pada September mendatang.
Pengajar di Univeristas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan, selain popularitas dan elektabilitas, calon yang diusung juga harus mempunyai prestasi atau kualitas. Jadi, tiga syarat itu harus dipenuhi.
“Harus ada kerja nyata yang sudah diperbuat untuk rakyat,” ungkap dia.
Ujang mengatakan, jika calon yang diusung itu berkualitas, maka daerah yang dipimpin akan maju dan berkembang.
Sebaliknya, ketika yang dipilih tidak berkualitas, daerah yang akan dipimpin tidak akan maju, bahkan akan mundur, karena sang kepala daerah tidak bisa memimpin wilayahnya.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan tanpa mahar politik pada pilkada tidak hanya jargon semata, partainya akan melaksanakan janji itu.
Apalagi, kata dia, politik tanpa mahar disampaikan dalam Munas Partai Golkar. Untuk itu, pihaknya akan betul-betul selektif dalam memilih calon.
Bahkan, kata dia, partainya menggandeng sepuluh lembaga survei untuk melakukan riset terkait calon yang potensial.
Hasil survei itu akan menjadi panduan dalam memilih calon yang akan diusung.
“Rekomendasi akan secepatnya dikeluarkan,” papar dia.
Kepala Badan Pemerliharaan Keamanan Polri, Komjen Agus Andrianto, menjelaskan bahwa setelah proses pendaftaran, Polri segera memetakan kerawanan tiap daerah pilkada.
”Kami tidak akan underestimate dalam Pilkada 2020,” paparnya.
Setiap daerah yang memiliki kadar kerawanan akan mendapatkan perhatian lebih. Bisa penambahan pasukan atau pencegahan munculnya konflik.
”Ini antisipasi,” paparnya di kompleks Mabes Polri, kemarin.
Dia mengatakan, Polri telah siap untuk mengamankan Pilkada serentak. Apalagi, telah memiliki pengalaman mengamankan pilkada serentak beberapa kali. Bahkan, pengalaman dalam pilpres yang memiliki tensi yang tinggi.
”Tentu harus siap,” paparnya.
Polri akan mengedepankan pendekatan humanis dan menjadikan proses hukum sebagai langkah akhir dalam menyelesaikan konflik dalam Pilkada.
”Saya berharap masyarakat juga turut membantu agar Pilkada serentak berjalan damai,” tuturnya.(*/lum/idr/jpg)