batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhamad Rudi, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, khusus-nya pada pasal pajak parkir yang menggratiskan drop off 15 menit. Aturan ini dinilai biang turunnya pendapatan pajak parkir di 2019.

“Kalau tidak salah hanya tercapai 69 persen. Jadi, perlu ada tindakan agar tahun ini pendapatan dari pajak parkir bisa meningkat,” kata Rudi, Jumat (3/1/2020) lalu.

Ia mengakui penerapan drop off sangat berdampak terhadap perolehan pajak parkir. Parkir selama 15 menit gratis tersebut, dinilai cukup lama, sehingga potensi pendapatan berkurang drastis.

“Kami minta diubah sehingga ada perubahan yang berdampak terhadap pendapatan daerah ini. Sebab mau bangun kota itu kan butuh uang,” ujarnya.

foto: batampos.co.id / putut ariyotejo

Seperti diketahui, pada 2019 lalu, diterapkan aturan baru yang menggratiskan pajak parkir untuk pengantaran dan penjemputan (drop off) 15 menit di semua tempat di Batam yang menerapkan pajak parkir, seperti mal, perkantoran, pelabuhan, bandara, rumah sakit, dan lainnya.

Akibatnya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Parkir dari target Rp 13 miliar, hanya tercapai Rp 8,02 miliar atau 61,7 persen.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana sektor ini hampir selalu mencapai target yang telah ditetapkan.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah, sebelumnya membenarkan rendahnya realisasi pajak parkir tidak lepas dari penerapan drop off 15 menit. Dengan adanya sistem ini, realisasi pajak parkir jadi berkurang.

“Iya, drop off selama 15 menit dengan tarif nol rupiah menjadi faktor utama tidak tercapainya sektor ini,” katanya, belum lama ini.

Sementara itu, sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Perda Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Kota Batam, Udin P Sihaloho, mengatakan pembahasan aturan drop off selama 15 menit dilakukan bersama Pemerintah Kota Batam, DPRD, dan pengelola parkir. Aturan ini juga dibuat dalam satu pasal yang mewajibkan pengelola parkir untuk membebaskan pemilik kendaraan jika parkir sebelum waktu 15 menit.

ilustrasi

“Pertanyaannya, kenapa pada saat pembahasan tidak ada pengelola parkir yang keberatan atau minta ritme waktunya dikurangi. Kenapa setelah ini disepakati malah jadi penyebab alasan tidak mencapai target pajak parkir,” tanya Udin.

Insiator pasal drop off itu juga menegaskan, beberapa daerah di Indonesia menerapkan aturan ini seperti di Medan, Surabaya, Makassar, dan beberapa kota besar lainnya. Di Medan misalnya aturan drop off ditetapkan 5 menit dan beberapa daerah lainnya 7 menit.

“Daerah besar juga menerapkan aturan seperti ini. Hanya saja ritme waktunya lebih cepat dari kita di Batam,” ucap Udin.

Terkait rendahnya sektor pajak parkir, anggota Komisi II DPRD Batam itu menilai, seharusnya pemerintah bisa menggenjot dari sektor lain seperti retribusi parkir tepi jalan umum. Hanya saja retribusi ini juga tidak pernah tercapai.

“Artinya kalau mau ini dievaluasi tentu harus ada jaminan kedua sektor ini bisa tercapai,” tegas Udin.

Mengenai retribusi parkir sendiri, Rudi, mengaku sudah meminta Dinas Perhubungan untuk bekerja lebih maksimal. Hingga kini masih banyak potensi yang belum dimaksimalkan sehingga berdampak terhadap retribusi parkir.

“Ini juga belum maksimal. Masih jauh dari harapan. Nanti saya akan panggil Dishub untuk solusi dan kendala di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mengaku sudah memanggil beberapa OPD untuk mencari cara untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Terutama dinas penghasil, salah satunya Dishub.
Menurutnya, potensi retribusi lebih banyak dari capaian yang ada saat ini. Namun, hal itu tidak terwujud karena berbagai persoalan.

“Harus ada perubahan. Tahun ini uang Pemko masih defisit Rp 85 miliar. Ini kan harus dikejar. Jangan lagi terjadi tahun ini. Makanya semua sektor yang menghasilkan harus difungsikan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Rudi berharap awal tahun ini ada gebrakan untuk memaksimalkan PAD. Tahun ini Pemko masih membutuhkan banyak uang agar pembangunan bisa terlaksana sesuai dengan target.

“Itu harapan kita semua. Tapi kalau tak ada tindakan tentu tak akan terwujud,” tutupnya. (yui/rng/iza)