batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman, menilai, Pemko Batam boleh saja mengajukan revisi aturan gratis parkir untuk drop off selama 15 menit, yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Namun, revisi tentu harus melalui kajian yang mendalam.

“Artinya, kami tidak menolak, silakan saja. Kalau dari kami tentu akan mengkaji lagi lebih dalam terkait rencana ini,” kata Hendra, Minggu (5/1/2020).

Ia menilai, tidak tercapainya pajak daerah, khususnya dari sektor pajak parkir ini, bukan dari aturan drop off 15 menit tersebut.

Sebab, jarang sekali orang pergi ke mal, bandara atau pelabuhan dalam waktu 15 menit. Kecuali, mereka yang benar-benar punya mobilitas ke lokasi-lokasi tersebut seperti taksi dan transportasi umum.

“Karena memang tujuan awalnya juga mempertimbangkan hal tersebut,” tutur politikus Golkar tersebut.

Ilustrasi parkir. Foto: Putut Ariyotejo/batampos.co.id

Hendra menambahkan, pemerintah seharusnya memaksimalkan potensi pendapatan yang ada saat ini ketimbang harus merevisi aturan drop off ini.

Semisal, retribusi parkir tepi jalan umum yang sampai saat ini belum sesuai target dan masih bisa dimaksimalkan, jika benar-benar ingin mencapai target daerah.

“Masih banyak potensi lain yang bisa kita cari. Kenapa harus revisi ini. Artinya, harus ada penelitian dan argumen yang betul-betul meyakinkan bahwa aturan ini luar biasa dampaknya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhamad Rudi, meminta DPRD Kota Batam mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, khususnya pada pasal yang berkait dengan pajak parkir yang menggratiskan drop off 15 menit.

Aturan ini dinilai biang turunnya pendapatan pajak parkir di tahun 2019 lalu. Ia mengakui, penerapan drop off sangat berdampak terhadap perolehan pajak parkir.

“Kami minta diubah. Sehingga ada perubahan yang berdampak terhadap pendapatan daerah ini. Sebab mau bangun kota itu kan butuh uang,” ujarnya.

Diketahui, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir dari target Rp 13 miliar, hanya tercapai Rp 8,02 miliar atau 61,7 persen.(rng)