batampos.co.id – DPRD Kota Batam menyoroti rasionalisasi atau pemangkasan anggaran kegiatan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam untuk menutupi utang tunda bayar 2019 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Batam sekitar Rp 81,4 miliar.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman, mengatakan, penetapan APBD Kota Batam merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Batam.

Perubahan anggaran di OPD harus dibahas bersama kedua belah pihak dan tidak bisa dilakukan sepihak.

”Apa yang disepakati bersama, ya tentu harus dilaksanakan karena semua yang disepakati itu berdasarkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan Masyarakat,” kata Hendra di DPRD Batam, Senin (6/1/2020).

Baca Juga: Anggaran 10 Dinas Pemko Batam Dipangkas, Berikut Rinciannya…

Diakui dia, seharusnya Pemko Batam tidak bisa melakukan pemangkasan anggaran yang sudah ditetapkan bersama oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam.

Ilustrasi. Dokumentasi batampos.co.id

Apalagi, pemangkasan dilakukan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

”Jadi, jangan sampai ada kepentingan masyarakat yang terkendala. Prinsipnya, yang kewajiban jangan sampai terjadi pergeseran atau dirasionalisasi. Itu saja dari kami,” ujar Hendra.

Ditegaskan Hendra, tak tercapainya target penerimaan daerah menjadi alasan rasionalisasi sehingga Pemko Batam melakukan pemangkasan 10 OPD untuk menutupi utang tunda bayar tahun lalu.

Seharusnya, itu menjadi bahan evaluasi, khususnya OPD yang bersangkutan.

Baca Juga: Ini Penyebab Anggaran di 10 Dinas di Pemko Batam Dipangkas

”Karena apa yang sudah disepakati soal target itu harus dimaksimalkan. Target itu harus dikejar. Tim-tim yang ada di OPD harus dimaksimalkan agar semua tercapai,” terang politikus Golkar itu.

Pemko Batam menunda pembayaran sejumlah kegiatan tahun 2019. Totalnya mencapai Rp 81,4 miliar.

Jalan yang diambil yakni melakukan sejumlah rasionalisasi kegiatan di OPD.

”Kami kini sedang lakukan penjabaran. Pak Wali kasih waktu dua minggu,” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik. Menurut dia, tunda bayar tersebar pada kegiatan sepuluh OPD.(rng)