batampos.co.id – Tidak hanya ingin mengevaluasi penerapan aturan bebas bea parkir atau drop off 15 menit, Pemko Batam juga ingin mengatur terpisah besaran tarif parkir khusus melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) yang berkait dengan pajak parkir tersebut.

”Waktu atau limit, kita minta ubah dalam perda. Sedangkan tarif jangan dikunci dalam perda, jadi Wali Kota diberi wewenang tentukan tarifnya,” kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Senin (6/1/2020).

Untuk tarif, Rudi mengatakan, pihaknya tentu terlebih dahulu menunggu keputusan lanjutan perihal pengajuan Pemko Batam tentang evaluasi perda pajak parkir.

”Perda ubah dulu, baru bicara soal tarif,” imbuhnya.

Bukan baru-baru ini saja Pemko Batam menyampaikan keinginan mengevaluasi penerapan drop off parkir.

Bahkan, keinginan itu sudah digulirkan sejak Juni 2019 lalu. Dalihnya, penerapan drop off 15 menit ini membuat pendapatan pajak parkir berkurang.

Saat itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, mengaku akan mengajukan perubahan aturan itu pada tahun ini.

Pihaknya menyadari perubahan Perda harus melalui DPRD Batam.

Ilustrasi parkir drop off. Foto: Putut Ariyotejo/batampos.co.id

”Evaluasi perda tak bisa sepihak oleh kami, maka kami akan usulkan ke DPRD tahun depan. Evaluasi perda bisa setiap dua tahun,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin, 10 Juni 2019 lalu.

Ia menyampaikan, jika tidak bisa dikembalikan seperti format semula yakni tanpa drop off, minimal pihaknya berharap waktu drop off dikurangi.

”Paling tidak jangan 15 menit, waktu 15 menit ini orang bisa belanja. Akibat ini, target pajak parkir tidak tercapai memang,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Parkir Kota Batam, Udin P Sihaloho, mengatakan, Pemko Batam mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan penerapan drop off.

Namun, ia menilai, jika dengan alasan peningkatan pendapatan, masih ada hal lain yang bisa dilakukan ketimbang mengotak-atik aturan drop off, apalagi kebijakan itu baru dilaksanakan.

”Sistem parkir pinggir jalan bisa ditingkatkan. Masih banyak yang punya potensi. Saya duga, ini ada bisikan dari pengusaha parkir, penerapan drop off kan baru setahun,” ucap Udin, saat itu.

Dikonfirmasi, Senin (6/1) Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengaku, penerapan drop off memang mempengaruhi pendapatan pajak parkir.

”Dari laporan pajaknya, turunnya lumayan, minimal 30 persen. Sehingga pajak parkir kita hanya tercapai 69,7 persen,” jelasnya.(iza/rng)