batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindak perilaku korup terhadap APBN.

Sikap tegas tersebut mereka sampaikan kepada Menko Polhukam, Mohammad Mahfud MD Selasa (7/1/2020).

Tujuannya tidak lain untuk membantu pemerintah menuntaskan proyek-proyek yang dikerjakan menggunakan APBN tanpa direcoki oleh koruptor.

Menurut Mahfud, siapa pun yang berani ‘bermain’ APBN akan dikejar oleh KPK.

”Akan diperangi sungguh-sungguh, siapa pun akan disikat habis,” kata dia tegas.

Sebagai orang nomor satu di Kemenko Polhukam, dia menyebut, instansinya juga siap membantu KPK.

”Kami bersepakat tadi dengan Pak Firli saling me-nguatkan,” imbuhnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyampaikan bahwa, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri yang masih satu lingkup dengan Kemenko Polhukam akan turut serta.

”Kami akan dorong KPK akan kuat. Tetapi, juga kami akan imbangi di sini Kejaksaan Agung dan kepolisian,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengungkapkan bahwa pihaknya menyampaikan beberapa hal dalam kunjungan ke Kemenko Polhukam.

Termasuk di antaranya sikap tegas yang bakal dilakukan sesuai keterangan Mahfud. Selain itu, Firli bersama empat pimpinan lain juga akan berusaha sebaik mungkin melakukan pencegahan.

Firli menyebutkan, pemberantasan korupsi tidak melulu mengedepankan penindakan. Melainkan juga harus dibarengi pencegahan yang skalanya juga ditingkatkan.

”Dan tetap melakukan penin­dakan hukum secara profesional, akuntabel, dan transpa­ran­,” beber dia.

Dengan begi­tu, dia yakin tujuan pembe­ran­tasan korupsi untuk men­sejahterakan rakyat tercapai.

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. Foto: Jawa Pos

Selain mendatangi Kemenko Polhukam, kemarin Firli juga sempat menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di sana KPK dan BPK memperbarui klausul MoU yang sudah disepakati kedua pihak. Poin baru dalam kerja sama keduanya adalah terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dan pelatihan audit bagi internal KPK.

Penandatanganan MoU itu dilakukan di kantor BPK Selasa siang. Lima pimpinan KPK turut hadir. Dalam waktu singkat, mereka menyampaikan empat poin yang menjadi klausul baru dalam MoU KPK dan BPK ini.

”Kesepahaman itu ada batas klausul di kalimat terakhir. Ketika itu habis, maka kita harus lakukan pembaruan,” jelas Firli Bahuri.

Firli menyebutkan, poin kerja sama tersebut dikembangkan dimana hubungan keduanya tidak hanya sebatas berbagi informasi.

Selama ini, dia menjelaskan, kerja sama KPK dan BPK hanya bersifat perbantuan. Dimana ketika KPK menangani kasus, maka BPK memenuhi permintaan data dari KPK jika diperlukan.

Poin pertama MoU baru ini, disebutkan bahwa BPK berwenang melakukan investigasi terhadap potensi kerugian negara dan unsur pidana.

”Kami tahu betul bahwa BPK selalu membuat dan melakukan investigasi rutin maupun dengan maksud tertentu, kami butuhkan (informasi) itu,” ujar jenderal bintang tiga Polri tersebut.

Poin kedua, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari audit investigasi tersebut disampaikan kepada KPK jika ditemukan indikasi kerugian negara.

Apakah indikasi kerugian negara tersebut berujung pada tindak pidana korupsi, akan diselidiki lebih lanjut oleh KPK.

Kemudian poin ketiga terkait dengan prosedur penghitungan kerugian negara dan keterangan ahli.

Secara tertulis BPK bisa meminta dokumen pendukung dari KPK maupun pihak lain setelah berkoordinasi dengan KPK.

”Ada beberapa klausul terkait prosedur penghitungan kerugian negara yang kita perbaiki dan kita update sesu-ai perubahan UU KPK baru,” jelas Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna.

Sementara keterangan ahli ditunjuk oleh BPK. Ahli bisa dihadirkan dalam proses pengadilan terhadap kasus yang ditangani KPK.  Ahli sendiri tidak harus dari internal BPK.

”Ahli bisa macam-macam, dari perguruan tinggi di Indonesia yang dianggap pakar suatu bidang atau bidang lain. Tidak hanya di sini (BPK), juga dari luar,” lanjut Agung.

Pada poin terakhir, KPK juga mengungkapkan, mere-ka membutuhkan SDM dari BPK untuk meningkatkan kompetensi audit internal KPK.

Tujuannya tidak lain guna mempermudah KPK menghitung potensi kerugian negara dalam kasus-kasus yang tengah mereka proses.

Kunjungan KPK kemarin, juga dilaksanakan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Di sana, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa butuh waktu setidaknya dua tahun untuk masa transisi perubahan status pegawai KPK menjadi PNS.

Dalam masa transisi tersebut, hak keua-ngan pegawai tidak akan dilakukan pengurangan. Seluruh hak keuangan pegawai KPK akan tetap dibayar utuh.(deb/dee/syn/jpg)